Jakarta – Polemik mengenai nasab Bani Alawi kembali mencuat di ruang publik setelah pernyataan Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiimat yang menyebut bahwa “nasab Bani Alawi batal total”.
Pernyataan itu menyebar cepat, memicu perdebatan luas yang bercampur antara emosi, persepsi sosial, hingga salah tafsir metodologis.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT—Pendiri Haidar Alwi Care, Haidar Alwi Institute, dan Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB polemik sebesar ini tak boleh berjalan di ruang emosi. Persoalan yang menyentuh sejarah, identitas, dan martabat komunitas harus dikembalikan pada keilmuan, bukan pada popularitas tokoh ataupun hiruk-pikuk opini media sosial.
“Kadang masalah bukan pada kesimpulan seseorang, tetapi pada cara kita membaca masalah itu tanpa fondasi ilmu. Perdebatan tanpa metodologi melahirkan kebingungan massal, bukan kebenaran,” ujarnya.
Klaim Besar Harus Dibaca dengan Pikiran Tertib
Haidar Alwi menilai penggunaan istilah “batal” oleh Kiimat tidak bisa dianggap sebagai pendapat biasa. Dalam tradisi ilmu, kata tersebut memiliki bobot epistemik tinggi dan hanya dapat digunakan jika didukung bukti primer yang kuat, eksplisit, serta tidak bertentangan dengan catatan sejarah.
Sebagian masyarakat, kata Haidar, merespons pernyataan itu secara emosional tanpa memahami bahwa pembatalan nasab menuntut standar ilmiah yang ketat.
Fenomena sosial seperti besarnya haul, popularitas ulama seperti Habib Umar Hafid, atau maraknya kegiatan dakwah sama sekali bukan instrumen verifikasi nasab.
Kesimpulan genealogis, menurutnya, tidak dapat dibangun dari persepsi sosial, apalagi dari argumentasi berbasis kevakuman data atau argumentum ex silentio.
Empat Pilar Ilmu Nasab yang Menjadi Standar Dunia Islam
Haidar menegaskan bahwa ilmu nasab memiliki sistem metodologis yang mapan dan telah digunakan berabad-abad di dunia Islam. Empat pilar keilmuan yang menjadi dasar kajian nasab adalah:
1. Istifadah
Pengetahuan komunal yang diwariskan dalam masyarakat genealogis, seperti tradisi Hadramaut yang mencatat nasab Ahmad al-Muhajir hingga Alawi secara konsisten.
2. Syuhrah
Reputasi genealogis yang diakui luas antarwilayah dan lintas generasi. Nasab Bani Alawi diterima di Yaman, Hijaz, Irak, India, Afrika Timur hingga Nusantara.
3. Syawahid al-mu‘āshirah
Kesaksian ulama sezaman atau dekat dengan masa tokoh tersebut, termasuk catatan Ali bin Jadid dan Ali bin Umar al-Atibai yang menegaskan keberadaan Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa.
4. Khatun Nasabah
Catatan resmi para nukoba (ahli nasab) yang memverifikasi garis keturunan dan menjadi rujukan antargenerasi.
Menurut Haidar, pembatalan nasab hanya sah jika bukti negatif memenuhi keempat pilar tersebut sekaligus. Namun klaim Kiimat tidak menghadirkan satu pun bukti primer negatif dari kategori tersebut.
“Satu saja tidak terpenuhi, maka pembatalan itu cacat metodologis,” tegas Haidar Alwi.
Pelajaran dari Umat Terdahulu: Pembatalan Nasab Bukan Ruang Spekulasi
Haidar mencontohkan pembatalan nasab Abdul Wahid yang mengklaim keturunan Imam Husain. Pembatalan itu sah karena didukung hasr pembatasan eksplisit dalam sumber sejarah. Namun dalam kasus nasab Bani Alawi, tidak ada satu pun sumber primer abad ke-4 hingga ke-8 Hijriah yang menyatakan Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah.
Sebaliknya, bukti positif yang dekat dengan masa sejarah justru menguatkan eksistensi garis keturunan tersebut.
Menjaga Akal Sehat Publik di Tengah Kegaduhan
Haidar Alwi menilai polemik ini bukan semata tentang Bani Alawi atau Kiimat, tetapi tentang kedewasaan bangsa dalam membaca ilmu. Di tengah derasnya informasi digital, masyarakat mudah terjebak pada sensasi dan opini viral tanpa verifikasi ilmiah.
“Jika ruang publik dikuasai oleh sensasi, bangsa kehilangan orientasinya. Umat yang memegang disiplin ilmu akan menemukan jalan terangnya sendiri,” tutup Haidar Alwi.(tim)
