Oleh: Subri Ketua BBM – Bangka Belitung Menggugat
Organisasi masyarakat sipil Bangka Belitung Menggugat (BBM), yang awalnya dibentuk sebagai wadah perjuangan rakyat untuk menggugat dugaan korupsi pertambangan Rp271 triliun, kini justru diguncang konflik internal perebutan kursi kepengurusan.
BBM yang lahir dari diskusi sederhana di meja 13 Kopi Akew, dihadiri sejumlah tokoh dan akademisi, awalnya menyatukan keresahan publik atas kerusakan lingkungan, banjir, hingga ketidakadilan ekonomi akibat praktik tambang timah. Namun, solidaritas itu kini pecah setelah muncul klaim “BBM versi baru” yang disebut tidak jelas legalitasnya.
Dari Lubang Timah ke Lubang Organisasi
Ketua BBM, Subri, menyayangkan perpecahan tersebut. Menurutnya, perjuangan BBM seharusnya fokus pada upaya hukum dan advokasi untuk mengembalikan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp271 triliun, bukan pada perebutan jabatan internal.
“Sejarah Babel selalu penuh lubang. Dulu diperebutkan timah, sekarang yang diperebutkan stempel organisasi,” ujar Subri dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa secara hukum, BBM memiliki akta notaris sah dengan dirinya sebagai ketua dan Eddy Supriadi sebagai sekretaris. Sementara klaim kepengurusan lain dinilai tanpa dasar hukum.
Solidaritas Pecah, Rakyat Jadi Penonton
Subri menyebut perebutan kursi di tubuh BBM justru memperlemah solidaritas perjuangan rakyat. Ia menilai fenomena tersebut ibarat “tambang ilegal”: tanpa izin tetapi tetap jalan.
“BBM lahir untuk menggugat koruptor. Ironisnya, sebelum sempat menggugat keluar, justru digugat dari dalam. Gugatan moral kalah oleh gugatan ego,” ucapnya.
Penutup: Dari Meja 13 ke Meja Sengketa
BBM kini menghadapi ujian berat: apakah mampu kembali ke jalan perjuangan rakyat atau terjebak dalam konflik elit.
“Organisasi ini bukan alat rebutan, melainkan amanah perjuangan. Jangan sampai BBM mati karena keserakahan segelintir orang,” pungkas Subri.
