Toboali,Bangka Selatan – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) menggelar Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu/Tim Pembina Posyandu, Kamis (2/10/2025). Acara berlangsung di Hotel Sewarna Manunggal, Toboali, mulai pukul 08.30 WIB.
Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam Transformasi Layanan Primer Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025” dan dibuka langsung oleh Kepala DKPPKB Basel, dr. Agus Pranawa.
Agus mengungkapkan bahwa keberadaan posyandu di Bangka Selatan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hingga September 2025, tercatat ada 122 posyandu di delapan kecamatan, dengan 117 di antaranya (95,12 persen) berstatus aktif.
“Keberadaan posyandu yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi sinyal positif dalam pemberdayaan masyarakat,” ujar Agus.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah terus mendorong penguatan peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan tersebut, menurutnya, tidak lepas dari dukungan lintas sektor mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kesehatan, pendidikan, KB, hingga kader posyandu.
Selain itu, Agus menyoroti pentingnya peran Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu di setiap tingkatan wilayah sebagai bagian dari program transformasi layanan primer Kementerian Kesehatan.
“Transformasi kesehatan dilakukan melalui integrasi dan revitalisasi layanan kesehatan primer, dengan tujuan memperkuat pelayanan serta mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Agus berharap momentum pertemuan ini dapat semakin meningkatkan kualitas layanan posyandu di Bangka Selatan.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan lintas sektor dalam pemberdayaan posyandu, sehingga kualitas pelayanan semakin meningkat,” tutupnya.
Acara ini dihadiri lintas perangkat daerah, termasuk kepala OPD terkait, camat se-Bangka Selatan, Ketua TP Posyandu kecamatan dan kabupaten, pengelola gizi, KIA, Promkes DKPPKB, kepala puskesmas, serta sejumlah pejabat lainnya.
Pertemuan advokasi dan koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi serta menegaskan peran posyandu sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.(Kominfo Basel)
