Jakarta – Sejak Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih, kebijakan sektor energi kerap menjadi sorotan publik.
Sejumlah langkah yang ia ambil dinilai berani, namun tak jarang menuai kontroversi tajam. Mulai dari distribusi LPG 3 kg, pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan, hingga kebijakan terbaru terkait impor minyak melalui Pertamina.
Yuk! Simak kebijakan Bahlil Lahadalia dinilai kontroversial dan sarat polemik di masyarakat:
1. LPG 3 Kg: Pengecer Tersingkir, Rakyat Merugi
Bahlil sempat mengumumkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg dengan alasan efisiensi distribusi dan penyaluran subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan itu justru menimbulkan kegaduhan.
Masyarakat di daerah terpencil kesulitan mengakses gas melon, sementara ribuan pengecer kehilangan sumber pendapatan. Kritik deras datang dari DPR hingga akademisi, hingga akhirnya kebijakan tersebut direvisi setelah gelombang protes merebak.
2. Tambang untuk Ormas: Kebijakan Sarat Polemik
Tak kalah heboh, Bahlil juga dikaitkan dengan kebijakan prioritas izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat keagamaan. Meski dilandasi Peraturan Pemerintah, langkah ini menuai pertanyaan besar: apakah ormas siap secara teknis dan lingkungan untuk mengelola tambang?
Pengamat menilai kebijakan ini sarat risiko politisasi, rawan konflik kepentingan, serta berpotensi menggerus prinsip keadilan bagi pelaku usaha tambang yang lain.
3. Raja Ampat dan Isu Lingkungan
Kontroversi lain muncul ketika izin tambang nikel dikabarkan masuk kawasan konservasi Raja Ampat. Aktivis lingkungan menilai kebijakan ini dapat merusak keanekaragaman hayati dan pariwisata dunia.
Sebagai respons, Bahlil menurunkan tim inspektur tambang untuk mengevaluasi semua izin usaha di kawasan tersebut. Namun publik tetap khawatir, ekonomi jangka pendek dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan permanen.
4. Energi Fosil vs Janji Energi Bersih
Di saat Presiden Prabowo gencar menjanjikan percepatan transisi energi bersih, arah kebijakan Bahlil justru dinilai lebih condong ke peningkatan produksi minyak dan batubara. Kritikus menuding langkah ini kontradiktif dengan visi pemerintah, bahkan bisa merusak komitmen internasional Indonesia dalam menekan emisi karbon.
5. Proyek Gas Cisem II & Dugaan Kolusi
Nama Bahlil kembali jadi perbincangan ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi masalah dalam proyek pipa gas Cisem II. Proses tender hingga pelaksanaan proyek dinilai tidak transparan dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu.
6. Impor Minyak: Monopoli Pertamina Dipersoalkan
Kebijakan terbaru yang kini hangat diperbincangkan jadi sorotan adalah keputusan impor BBM melalui satu pintu, yakni Pertamina. Langkah ini diambil setelah SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR mengalami krisis stok sejak akhir Agustus 2025.
Dengan skema ini, SPBU swasta hanya boleh membeli “base fuel” dari Pertamina lalu menambahkan aditif sendiri. Pemerintah beralasan cara ini lebih cepat mengatasi kelangkaan, namun kritik langsung muncul.
Politisi dan pengamat menuding kebijakan ini mengarah pada monopoli Pertamina, melanggar prinsip persaingan usaha, hingga berpotensi bertentangan dengan UU Migas No. 22/2001. Kekhawatiran lain adalah kenaikan harga BBM akibat tambahan biaya distribusi dan pencampuran.
Catatan Akhir: Antara Keberanian dan Kebijakan yang Tergesa
Bahlil Lahadalia dikenal sebagai figur yang berani mengambil keputusan cepat. Namun dalam sektor strategis seperti energi, keberanian tanpa kalkulasi matang justru bisa menciptakan gejolak sosial, ekonomi, hingga politik.
Dari gas melon hingga minyak impor, publik kini menanti, apakah Bahlil? mampu menyeimbangkan kepentingan negara, rakyat, lingkungan, dan pasar.
Dengan beragam pro dan kontra tersebut, publik kini menantikan apakah kebijakan energi di bawah kepimpinan Bahlil benar-benar akan membawa kedaulatan energi yang berkeadilan, atau justru meninggalkan jejak kontroversial panjang di Kabinet Merah Putih?
