Jakarta – Ketua Umum PP Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI), Chandra Halim, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit anggaran Pilgub 2024 yang dikelola oleh KPUD Jakarta. Desakan ini muncul menyusul rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang mencetak rekor golput tertinggi dalam sejarah Pilgub Jakarta.
“Dengan anggaran sekitar Rp975 miliar, KPUD Jakarta gagal menyelenggarakan Pilgub yang legitimate karena rendahnya partisipasi pemilih. Kami meminta BPK RI turun tangan untuk melakukan audit anggaran,” ujar Chandra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Chandra menjelaskan, jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 3,4 juta orang atau 42,48 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007. Tingginya angka golput ini, menurutnya, menjadi indikator minimnya atau tidak efektifnya sosialisasi Pilgub yang dilakukan oleh KPUD Jakarta, meskipun anggaran untuk kegiatan tersebut cukup besar.
Dugaan Permainan Anggaran Sosialisasi:
KPUD Jakarta, dalam sosialisasi Pilgub, menggandeng sekitar 100 organisasi masyarakat (ormas) termasuk ormas kemahasiswaan, pemuda, dan perempuan, serta memanfaatkan media massa dan media luar ruang. Namun, Chandra mengungkap adanya ketidakwajaran dalam distribusi anggaran kepada ormas.
“Besaran anggaran yang diterima ormas bervariasi antara Rp35 juta hingga Rp43 juta untuk kegiatan sosialisasi dengan peserta sekitar 100 orang. Perbedaan ini mengundang pertanyaan, kenapa ada perlakuan berbeda antara ormas satu dengan lainnya?” ungkap Chandra.
Dia mencurigai adanya permainan anggaran dalam proses ini. “Kami menduga ada patgulipat dalam anggaran sosialisasi. Oleh karena itu, kami akan mendatangi kantor BPK untuk meminta audit anggaran Pilgub secara menyeluruh,” tegasnya.
Rekor Golput Terburuk Sepanjang Pemilu di Jakarta:
Menurut Chandra, tingginya angka golput di Pilgub Jakarta kali ini mencerminkan kegagalan KPUD Jakarta dalam menjalankan tugasnya, meski anggaran yang diberikan mencapai hampir Rp1 triliun. “Ini adalah angka golput tertinggi dalam sejarah Pilgub Jakarta, dan itu harus menjadi perhatian serius,” tutup Chandra.
Dengan desakan ini, PP PERISAI berharap ada transparansi dalam penggunaan anggaran dan perbaikan mekanisme sosialisasi di masa depan.(Red/*)
