BANGKA SELATAN,DJITUBERITA.COM – Meski telah memasuki pertengahan tahun anggaran 2025, sejumlah proyek fisik milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang tercantum dalam sistem LPSE masih belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan berarti. Proses pengadaan masih berada di tahap awal, yakni pengumuman pascakualifikasi, tanpa ada informasi pemenang maupun nilai kontrak yang ditetapkan.
Berdasarkan pantauan di laman LPSE Kabupaten Bangka Selatan (SPSE versi 4.5), setidaknya terdapat tujuh paket pekerjaan konstruksi yang direncanakan. Namun, seluruhnya masih dalam tahap “pengumuman pascakualifikasi”, bahkan satu di antaranya dinyatakan tender batal.
Berikut detail proyek yang dimaksud:
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Pasir Putih dan Desa Sadai
- Nilai HPS: Rp2 miliar
- Tujuan: Menyediakan jaringan distribusi air bersih ke dua desa pesisir.
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Rindik
- Nilai HPS: Rp2,5 miliar
- Tujuan: Pemerataan akses air bersih untuk warga Rindik.
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Gadung
- Nilai HPS: Rp1,5 miliar
- Tujuan: Perluasan layanan dasar air bersih untuk masyarakat Gadung.
- Pembangunan Pustu Tanjung Labu (DAK)
- Nilai HPS: Rp800 juta
- Tujuan: Meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat dasar.
- Pembangunan Pustu Sadai (DAK)
- Nilai HPS: Rp800 juta
- Tujuan: Memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di daerah pesisir.
- Pekerjaan Jalan – Peningkatan Jalan Jend. Sudirman
- Nilai HPS: Rp6,9 miliar
- Status: Tender Batal
- Tujuan: Peningkatan akses jalan utama dalam kota Toboali.
- Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pustu Tukak (DAK)
- Tidak tercantum dalam tampilan awal, namun kemungkinan besar menjadi bagian agenda lanjutan DAK Fisik 2025.
Kondisi ini mengundang perhatian publik, mengingat proyek-proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan seharusnya sudah bergerak cepat pada semester pertama tahun anggaran. Minimnya perkembangan menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan realisasi dan penyelesaian proyek, terutama dalam sektor vital seperti air bersih, jalan, dan layanan kesehatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Bangka Selatan terkait penyebab lambatnya progres tender fisik tahun anggaran 2025. (*)
