BANGKA BARAT,DJITUBERITA.COM – Polres Bangka Barat membantah informasi yang mengaitkan salah satu anggotanya, Aiptu G, sebagai koordinator atau pengurus ponton tambang di perairan Tembelok–Keranggan, Kabupaten Bangka Barat.
Bantahan tersebut disampaikan setelah Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang bersangkutan dan meminta keterangan dari pemilik ponton.
Pemeriksaan berlangsung di Polres Bangka Barat pada Kamis (5/11/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri informasi yang sebelumnya beredar melalui salah satu media online dan menyebut adanya dugaan keterlibatan Aiptu G dalam aktivitas pertambangan di kawasan perairan tersebut.
Dalam pemeriksaan, Aiptu G membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah terlibat dalam aktivitas maupun pengurusan ponton tambang di perairan Tembelok–Keranggan. Ia juga mengaku tidak mengetahui alasan namanya dikaitkan dengan aktivitas pertambangan tersebut dalam pemberitaan.
Selain memeriksa personel, Propam Polres Bangka Barat turut meminta keterangan dari Tabrani, warga Palembang, yang disebut sebagai pemilik ponton. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam proses klarifikasi, Tabrani juga menyatakan tidak ada keterlibatan Aiptu G sebagaimana informasi yang beredar. Ia menerangkan ponton tersebut telah diamankan pada 27 Oktober 2026.
Klarifikasi disampaikan Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Bangka Barat IPTU Yos Sudarso. Dalam penyampaian tersebut turut hadir Kasi Propam IPDA Toto Suyoto, Kabag Ops Kompol Anwar Panuju Widodo, serta Kabag SDM AKP Amri, di Mapolres Bangka Barat.
IPTU Yos Sudarso mengatakan, pemeriksaan terhadap anggota dan permintaan keterangan dari pemilik ponton merupakan bagian dari upaya institusi memastikan kejelasan informasi yang mengaitkan personel Polri dengan aktivitas ponton tambang.
“Dari keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, informasi yang mengaitkan Aiptu G sebagai koordinator atau pengurus ponton tambang di perairan Tembelok–Keranggan tidak benar. Anggota yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.
Kami juga telah meminta keterangan dari pihak pemilik ponton sebagai bagian dari proses klarifikasi,” ujar Yos.
Ia menyayangkan apabila pemberitaan yang menyebut nama anggota Polri diterbitkan tanpa terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Menurut dia, konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan berimbang.
“Setiap informasi yang berkaitan dengan seseorang, terlebih menyangkut dugaan keterlibatan dalam suatu aktivitas, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pemberitaan dapat memenuhi prinsip keberimbangan dan memberikan ruang klarifikasi bagi pihak yang disebutkan,” katanya.
Yos menegaskan, Polres Bangka Barat tetap berkomitmen menjaga profesionalitas dan integritas seluruh personel. Setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran anggota, kata dia, akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Klarifikasi tersebut menjadi penjelasan resmi Polres Bangka Barat atas informasi yang beredar. Dalam konteks pemberitaan, ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan tetap menjadi bagian penting untuk menjaga akurasi, transparansi, serta prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
SUMBER: HUMAS POLRES BANGKA BARAT
