Oleh: Bayu Saputra, S.Pd.
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
Opini – Indonesia pasca reformasi telah menjalani era demokrasi konstitusional, yang ditandai dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali.
Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan demokrasi langsung dengan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota legislatif baik di tingkat daerah hingga pusat melalui pemilihan umum.
Saat ini, Indonesia berada dalam tahap konsolidasi demokrasi, yang menurut Bayu Saputra, ditandai dengan pelaksanaan pemilihan langsung yang berpegang pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Prinsip ini seharusnya memperkuat legitimasi kekuasaan berdasarkan suara rakyat.
Namun, munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan adanya krisis dalam proses demokrasi tersebut. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah fenomena ini merupakan tanda dekadensi demokrasi, atau hanya fenomena alami yang terjadi di negara demokrasi.
Moralitas politik dalam demokrasi langsung harus dijaga, di mana suara rakyat menjadi nilai tertinggi dalam proses pemilihan. Sayangnya, calon tunggal seringkali mencerminkan kelemahan demokrasi yang dimiliki oleh partai politik, karena memaksa masyarakat untuk memilih setuju atau tidak setuju terhadap satu-satunya kandidat.
Hal ini memperlihatkan kecenderungan partai politik untuk memilih jalan mudah, dengan mengusung kembali incumbent yang sudah populer dan memiliki risiko kekalahan yang kecil.
Fenomena calon tunggal di Pilkada 2024 Bangka Selatan menjadi kenyataan setelah Partai Gerindra mengikuti jejak 11 partai lainnya yang memberikan rekomendasi kepada pasangan Riza dan Debby.
Akibatnya, Pilkada Bangka Selatan 2024 dipastikan akan menghadirkan Riza dan Debby melawan kotak kosong. Kondisi ini mencerminkan kegagalan partai politik dalam melahirkan calon pemimpin yang ideal, merakyat, dan kompetitif.
Lebih jauh, fenomena ini juga mengungkap kelemahan partai politik di Bangka Selatan dalam memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada masyarakat. Alih-alih memunculkan pemimpin masa depan yang kompeten, partai-partai di Bangka Selatan lebih memilih calon yang sudah populer demi kepentingan pragmatis.
Dengan terjadinya Pilkada yang menyisakan kotak kosong, ini menjadi bukti nyata bahwa partai politik di Bangka Selatan tidak mampu melahirkan pemimpin masa depan bagi kabupaten tersebut.
Evaluasi mendalam perlu dilakukan, terutama bagi partai politik di Bangka Selatan, untuk memastikan kader-kader berkualitas dapat dihasilkan demi kemajuan kabupaten di masa depan.
Pilkada 2024 di Bangka Selatan yang hanya menyisakan Riza dan Debby melawan kotak kosong harus menjadi momen evaluasi bagi semua pihak. Visi, misi, dan program yang diusung oleh pasangan ini harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan oligarki, karena keputusan pada 27 November 2024 nanti akan menentukan nasib Kabupaten Bangka Selatan selama lima tahun ke depan. (*)
