Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita NasionalBerita UtamaHukum

Kortastipidkor Polri Bidik Korupsi Daerah, Sejumlah Polda Ungkap Kasus Besar

406
×

Kortastipidkor Polri Bidik Korupsi Daerah, Sejumlah Polda Ungkap Kasus Besar

Sebarkan artikel ini
Kortastipidkor Polri melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus pada jajaran Polda, Minggu pertama November 2026. (Dok. Kortastipidkor Polri)

JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Penanganan tindak pidana korupsi di sejumlah daerah kembali menjadi perhatian. Kortastipidkor Polri mempublikasikan pengungkapan perkara korupsi yang melibatkan sembilan Polda jajaran selama November 2026.

Sembilan wilayah tersebut meliputi Polda Jawa Timur, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku, Riau, dan Sumatera Utara.

Namun, pengungkapan perkara korupsi tidak hanya menjadi perhatian di sembilan wilayah tersebut. Penelusuran juga menemukan sejumlah perkembangan penanganan dugaan korupsi di wilayah Polda lainnya, mulai dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, hingga Papua Barat Daya.

Berbagai perkara tersebut memperlihatkan bahwa dugaan penyimpangan anggaran publik menyentuh beragam sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, dana hibah, belanja publikasi pemerintah, perjalanan dinas, hingga pengelolaan perizinan.

Sembilan Polda, beragam perkara korupsi

Di Aceh, penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh menyerahkan lima tersangka kepada Kejaksaan Negeri Simeulue dalam perkara dugaan korupsi peningkatan Jalan Simpang Air Dingin–Labuhan Bajau.

Proyek Tahun Anggaran 2023 dengan pagu Rp7,657 miliar tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp851,9 juta. Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada 27 Oktober 2026, sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti pada 3 November 2026.

Di Kalimantan Barat, penanganan dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, juga memasuki tahap pelimpahan kepada kejaksaan. Lima tersangka terseret dalam perkara dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp4,6 miliar.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, penyidikan dugaan penyimpangan dana tali asih perusahaan tambang yang melibatkan mantan Kepala Desa Sebamban Lama mengungkap kerugian negara sekitar Rp9,06 miliar. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Polda Sumatera Utara juga menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga. Proyek dengan anggaran sekitar Rp22 miliar tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp5 miliar.

Di Maluku, perkara dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Tengah-Tengah menyeret empat tersangka dengan kerugian negara sekitar Rp935,9 juta. Berkas perkara dinyatakan lengkap pada 9 November 2026.

Adapun di Bengkulu, penanganan perkara dugaan korupsi RSJKO Soeprapto telah memasuki Tahap II dengan penyerahan dua tersangka kepada kejaksaan pada 5 November 2026.

Polda Lampung sebelumnya juga memaparkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dengan akumulasi kerugian negara sekitar Rp14,16 miliar.

Sementara di Riau, penyidik masih mendalami dugaan korupsi anggaran RSD Madani Pekanbaru Tahun Anggaran 2022–2024. Penyidik sebelumnya telah menyita 323 dokumen dan memeriksa sekitar 90 saksi.

Untuk Polda Jawa Timur, perkembangan perkara yang secara spesifik berkaitan dengan publikasi sembilan Polda tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Wilayah Polda lainnya turut menangani perkara

Di luar sembilan wilayah tersebut, sejumlah perkembangan penanganan dugaan korupsi juga muncul.

Polda Sulawesi Utara menangani dugaan korupsi dana publikasi media pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dua mantan pejabat berinisial SL dan CI ditahan pada Oktober 2026.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publikasi pemerintah yang seharusnya dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Sulawesi Selatan, Polda Sulsel menangani dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa. Dalam perkembangan penyidikan, Bupati Gowa berinisial HT telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah aset untuk kepentingan pembuktian perkara.

Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat menggeledah Kantor Bupati Polewali Mandar pada 3 November 2026 terkait dugaan korupsi dana hibah honor rohaniawan senilai Rp4,2 miliar. Penyidik menyita sejumlah dokumen pencairan anggaran, termasuk SP2D dan SPM.

Perkembangan lain datang dari Papua Barat Daya. Polda setempat menahan dua tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil audit BPK, dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp4,63 miliar. Penyidik juga telah memeriksa 81 saksi.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penanganan dugaan korupsi tata kelola batu bara dan tindak pidana pencucian uang juga menjadi perhatian. Penyidik melakukan penggeledahan sejumlah lokasi untuk kepentingan pengumpulan alat bukti.

Berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan daerah.

Namun, pengungkapan perkara tidak boleh hanya diukur dari jumlah tersangka, penyitaan barang bukti, maupun konferensi pers aparat penegak hukum.

Publik juga membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan setiap perkara. Mulai dari proses penyidikan, penghitungan kerugian keuangan negara, kelengkapan berkas, pelimpahan kepada kejaksaan, hingga pembuktian di persidangan.

Aspek pemulihan aset juga perlu mendapat perhatian. Penyitaan barang bukti harus diikuti proses hukum yang jelas untuk memastikan pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kortastipidkor Polri bersama jajaran Polda di seluruh Indonesia diharapkan terus membuka perkembangan penanganan perkara secara berkala.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat mengawasi proses penegakan hukum, sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan anggaran ditangani secara profesional dan akuntabel.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan sekadar tentang berapa banyak kasus yang berhasil diungkap, melainkan bagaimana setiap perkara dituntaskan melalui proses hukum yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Media Djituberita.com akan terus memantau perkembangan penanganan perkara korupsi di berbagai wilayah sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan uang negara.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *