Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita UtamaEditorial KhususPolitik

Gibran Mundur, Siapa Membidik Kekuasaan 2029? SIAGA 98 Ingatkan Prabowo!

264
×

Gibran Mundur, Siapa Membidik Kekuasaan 2029? SIAGA 98 Ingatkan Prabowo!

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Istimewa

Hasanuddin
Koordinator SIAGA 98

JAKARTA,DJITUBERITA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, jika benar terjadi, tidak otomatis mengakhiri perjalanan politiknya. Justru sebaliknya, langkah tersebut berpotensi membuka babak baru dalam konfigurasi kekuasaan nasional menjelang Pemilu 2029.

Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menilai publik tidak boleh terjebak pada persoalan siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden. Ada persoalan politik yang jauh lebih besar, yakni bagaimana membaca arah kekuatan politik setelah Gibran keluar dari pemerintahan.

“Dalam politik, orang yang meninggalkan jabatan belum tentu meninggalkan kekuasaan. Bisa jadi, justru dari luar pemerintahan seseorang sedang mempersiapkan langkah politik yang lebih besar,” kata Hasanuddin.

Menurut dia, pengalaman Gibran sebagai Wakil Presiden, jaringan politik yang terbentuk, serta basis dukungan yang selama ini mengiringi perjalanan politiknya merupakan modal yang tidak serta-merta lenyap karena kehilangan jabatan.

Karena itu, peluang Gibran kembali masuk gelanggang Pilpres 2029 tetap terbuka. Bahkan, kemungkinan tampil sebagai calon presiden bukan sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja.

“Jangan mengukur kekuatan politik seseorang hanya dari kursi yang didudukinya hari ini. Pertanyaannya bukan apakah Gibran masih menjadi Wakil Presiden, tetapi apakah jaringan, pengaruh, dan dukungan politiknya ikut berakhir ketika jabatan itu dilepaskan?” ujar Hasanuddin.

Mundur bukan berarti kalah dalam pertarungan politik

Hasanuddin menilai, perbedaan antara pengunduran diri atas permintaan sendiri dan pemberhentian melalui proses pemakzulan memiliki konsekuensi politik yang berbeda.

Pengunduran diri bukanlah pemakzulan. Jika seseorang berhenti atas permintaan sendiri, hal itu tidak dengan sendirinya menempatkannya dalam posisi politik yang sama dengan pejabat yang diberhentikan melalui proses konstitusional.

Dalam konteks ini, Hasanuddin mengingatkan agar mekanisme pemberhentian tidak dicampuradukkan dengan persoalan kelayakan politik seseorang untuk kembali berkontestasi.

“Jangan salah membaca. Mundur dari jabatan tidak identik dengan tersingkir dari politik. Selama tidak ada larangan konstitusional dan persyaratan pencalonan terpenuhi, ruang politik untuk kembali bertarung tetap tersedia,” katanya.

Dengan demikian, menurut Hasanuddin, kemungkinan Gibran kembali membangun citra dan kekuatan politik di luar pemerintahan patut menjadi salah satu variabel dalam membaca dinamika menuju 2029.

Koalisi diam, tetapi kalkulasi politik terus berjalan

Hal lain yang menjadi perhatian Hasanuddin adalah sikap partai-partai koalisi dalam menyikapi kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.

Menurut dia, sikap yang tidak terlalu agresif mengajukan figur pengganti tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk loyalitas politik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Di balik sikap tersebut, sangat mungkin terdapat kalkulasi mengenai keseimbangan koalisi, kepentingan elektoral, serta hubungan politik dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini menopang pemerintahan.

“Partai politik tidak pernah benar-benar berhenti menghitung. Ketika mereka terlihat diam, bukan berarti tidak memiliki kepentingan. Bisa jadi mereka sedang menimbang risiko dan keuntungan politik sebelum mengambil posisi,” ujar Hasanuddin.

Ia menilai, persoalan Wakil Presiden pengganti bukan sekadar perebutan kursi kedua dalam pemerintahan. Keputusan itu juga menyangkut distribusi pengaruh dan keseimbangan kekuatan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Bayang-bayang Jokowi dalam kalkulasi koalisi

Hasanuddin juga melihat faktor Joko Widodo sebagai salah satu variabel yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik tersebut.

Bagaimanapun, pengaruh politik Jokowi dan basis pendukungnya masih menjadi bagian dari perhitungan dalam konstelasi politik nasional. Partai-partai koalisi tentu harus mempertimbangkan konsekuensi jika terlalu terbuka menunjukkan ambisi mengambil posisi yang sebelumnya ditempati Gibran.

“Tidak ada partai yang ingin terlihat sedang berebut kursi yang ditinggalkan Gibran, apalagi jika langkah itu berpotensi merusak hubungan politik dengan kelompok pendukung Jokowi. Dalam politik, menjaga hubungan terkadang sama pentingnya dengan mendapatkan jabatan,” kata Hasanuddin.

Menurut dia, situasi tersebut dapat menjelaskan mengapa partai-partai politik perlu berhitung cermat. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kepentingan pemerintahan saat ini, tetapi juga dengan peta dukungan elektoral yang akan menentukan pertarungan berikutnya.

“Jangan sampai ambisi mendapatkan posisi hari ini justru menjadi beban elektoral pada 2029. Partai-partai tentu memahami bahwa pertarungan politik tidak berhenti ketika kabinet terbentuk,” ujarnya.

Prabowo menghadapi dilema politik yang sesungguhnya

Di tengah dinamika tersebut, Presiden Prabowo Subianto menghadapi pekerjaan politik yang tidak sederhana.

Secara konstitusional, apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih. Artinya, pengisian jabatan tersebut bukan sekadar keputusan sepihak Presiden, melainkan harus melalui mekanisme konstitusional.

Namun, persoalan sesungguhnya bukan hanya menemukan dua nama yang memenuhi persyaratan. Prabowo juga harus memastikan figur yang diajukan dapat diterima dalam konfigurasi politik pemerintahan.

“Prabowo bukan sekadar mencari siapa yang pantas duduk di kursi Wakil Presiden. Ia harus mencari figur yang tidak menimbulkan masalah baru, tidak meretakkan koalisi, dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahannya,” kata Hasanuddin.

Menurut dia, pilihan Presiden akan diuji dari berbagai sisi: kemampuan menjaga soliditas koalisi, hubungan dengan partai politik, penerimaan publik, hingga dinamika hubungan dengan kekuatan politik yang sebelumnya memiliki pengaruh dalam pemerintahan.

Salah menentukan figur berpotensi membuka persoalan baru. Sebaliknya, terlalu lama mengambil keputusan juga dapat menimbulkan spekulasi mengenai soliditas dan arah konsolidasi pemerintahan.

“Inilah dilema Prabowo. Mengajukan figur yang terlalu kuat bisa memunculkan kalkulasi politik baru. Memilih figur yang terlalu lemah juga belum tentu menyelesaikan persoalan. Presiden harus memastikan bahwa wakilnya menjadi kekuatan pemerintahan, bukan sumber ketegangan berikutnya,” ujar Hasanuddin.

Tiga tahun menuju 2029 bukan waktu yang netral

Hasanuddin meyakini, masa sulit tersebut tetap dapat dilalui Prabowo melalui kompromi dan komunikasi politik. Namun, ia mengingatkan bahwa kompromi tidak boleh hanya menjadi alat untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan jangka pendek.

Sebab, waktu menuju Pemilu 2029 akan menjadi periode penting bagi seluruh kekuatan politik untuk membangun posisi, mengamankan dukungan, dan mempersiapkan figur yang akan diusung.

“Tiga tahun ke depan bukan waktu yang netral. Setiap keputusan politik hari ini bisa menjadi investasi kekuasaan untuk 2029. Karena itu, Prabowo harus membaca bukan hanya kepentingan partai-partai yang ada di hadapannya, tetapi juga kepentingan pihak-pihak yang sedang menyiapkan langkah politik berikutnya,” kata Hasanuddin.

Ia menegaskan, berhentinya Gibran tidak otomatis menghapus pengaruh politiknya. Demikian pula, terpilihnya Wakil Presiden pengganti tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan konfigurasi kekuasaan yang sedang bergerak.

Bisa jadi, pengisian jabatan Wakil Presiden justru menjadi pintu masuk bagi babak baru pertarungan politik nasional.

“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk menyelesaikan persoalan kursi kosong, sementara tidak membaca siapa yang sedang menyusun kekuatan untuk pertarungan 2029. Ini bukan semata persoalan administrasi ketatanegaraan, tetapi persoalan membaca arah kekuasaan,” ujarnya.

Prabowo diuji: mengisi kursi atau membaca skenario 2029?

Pada akhirnya, menurut Hasanuddin, keputusan Prabowo dalam menentukan Wakil Presiden pengganti akan menjadi ujian kepemimpinan politik yang sesungguhnya.

Presiden harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan tanpa terjebak dalam kepentingan jangka pendek partai-partai koalisi. Lebih dari itu, Prabowo harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak justru membuka ruang bagi konflik kepentingan politik baru.

Hasanuddin menilai, persoalan yang dihadapi Prabowo jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan sisa masa pemerintahan selama tiga tahun bersama Wakil Presiden baru.

“Persoalan Prabowo bukan sekadar bagaimana menyelesaikan tiga tahun pemerintahan dengan Wakil Presiden pengganti. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi pihak-pihak yang mungkin sudah memiliki skenario, kepentingan, dan rencana politik untuk tiga tahun mendatang menuju Pemilu 2029,” tegasnya.

Ia mengingatkan, dalam politik nasional, perubahan posisi jabatan tidak selalu berarti perubahan peta kekuasaan. Seseorang bisa keluar dari pemerintahan, tetapi pengaruhnya tetap bekerja. Sebaliknya, seseorang bisa berada di dalam pemerintahan, tetapi belum tentu sepenuhnya mengendalikan arah politik.

“Prabowo harus melihat lebih jauh dari sekadar kursi Wakil Presiden. Jangan sampai yang sedang dipersiapkan pihak lain untuk 2029 justru luput dari perhitungan politik pemerintah hari ini,” tutup Hasanuddin.

Sebab, dalam politik, yang mundur belum tentu kalah. Yang diam belum tentu tidak bergerak. Dan yang terlihat sedang mengisi kekosongan jabatan, belum tentu memahami siapa yang sedang menyiapkan pertarungan berikutnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *