PANGKALPINANG,DJITUBERITA.COM – Polda Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan hak jawab atas surat keberatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Belitung terkait pemberian label atau stempel hoaks oleh Bidang Humas Polda Babel terhadap sejumlah media yang memberitakan dugaan pemukulan seorang anggota TNI oleh anggota Polsek Sungailiat.
Surat hak jawab tersebut telah dikirimkan ke Kantor PWI Bangka Belitung dan diterima sejumlah pengurus organisasi wartawan itu pada Jumat (13/11/2026) siang.
Dalam siaran pers resminya, Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol. Agus Sugiyarso menyatakan bahwa kepolisian menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Meski demikian, Polda Babel menekankan pentingnya akurasi dalam setiap pemberitaan. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, menurut kepolisian, harus berdasarkan data dan keterangan yang benar, sesuai fakta, terverifikasi, serta berimbang agar dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.
Polda Babel menilai informasi mengenai dugaan pemukulan tersebut telah dipublikasikan oleh sejumlah media tanpa melalui proses verifikasi berdasarkan data dan fakta.
“Terkait hal itu, bahwa informasi awal yang belum terverifikasi dan telah tersiar ke publik itu dapat menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak segera dimitigasi secara cepat dan tepat untuk meluruskan informasi sesuai data dan fakta,” kata Sugiyarso.
Polda Babel juga merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6 huruf c, yang mengatur peran pers dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Terkait pemberian label hoaks dan tidak terverifikasi terhadap pemberitaan sejumlah media, Polda Babel menyebut langkah Bidang Humas sebagai tindakan diskresi kepolisian.
Menurut Polda Babel, diskresi tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disahkan pada Juni 2026.
Kepolisian merujuk Pasal 18 ayat (1) UU Polri yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang demi kepentingan umum.
Di sisi lain, Polda Babel menyatakan tetap terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan dari kalangan pers maupun masyarakat. Namun, kepolisian berharap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami juga mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat,” tulis Polda Babel dalam siaran pers tersebut.
Sumber: Humas Polda Babel
