ARTIKEL,DJITUBERITA.COM – Pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto mendorong terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai pilar baru transformasi ekonomi desa. Namun dari program ini menyisakan sejumlah ambigu dan menimbulkan pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara transparan dan justru terkesan kabur dalam implementasi.
Di atas kertas, program ini tampak ambisius dan multifungsi. Koperasi akan menjadi pusat distribusi sembako, penyedia layanan keuangan, logistik, kesehatan, hingga penyalur bantuan sosial dan hasil pertanian lokal.
Tetapi ketika konsep besar itu digulirkan secara serentak di lebih dari 80 ribu desa di Indonesia, keraguan langsung muncul apakah desa benar-benar siap?
Skema Pembiayaan Masih Samar:
Pemerintah menyebut pendanaan berasal dari Dana Desa dan bank-bank Himbara. Namun, dana tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman lunak, yang dalam praktiknya bisa menciptakan beban fiskal baru bagi desa. Jika pengelolaan koperasi dilakukan secara tidak cermat, desa bisa terjebak dalam risiko keuangan jangka panjang.
Publik perlu tahu, tidak ada kejelasan soal jaminan risiko, audit independen, maupun sanksi bagi koperasi yang gagal menjalankan amanah keuangan.
Tumpang Tindih Fungsi dan Pengawasan Lemah:
Koperasi yang dirancang untuk merangkap banyak peran justru memicu kekhawatiran tumpang tindih fungsi. Pertanyaannya, siapa yang akan memastikan sistem tata kelola berjalan transparan? Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya koperasi ini?
Jika tidak ada struktur pengawasan yang jelas dan terbuka, maka risiko penyalahgunaan wewenang, ketidakefisienan, hingga konflik kepentingan sangat besar.
SDM Desa Belum Siap Jalankan Proyek Raksasa:
Sebagian besar desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penguatan kapasitas dasar, baik dalam administrasi, pengelolaan dana, hingga akuntabilitas. Memberikan tanggung jawab koperasi bernilai miliaran rupiah tanpa pendampingan masif bisa berpotensi menciptakan kegagalan sistemik.
Minim Sosialisasi, Informasi Publik Terbatas:
Sebelum program ini diluncurkan sangat minim sosialisasi di lapangan. Banyak aparatur desa belum menerima panduan teknis, bahkan masyarakat desa pun belum memahami apa itu Kopdes Merah Putih secara menyeluruh.
Fakta ini memperkuat kesan bahwa pelaksanaan program lebih didorong oleh agenda politik jangka pendek dibanding pembangunan desa yang terstruktur dan berkelanjutan.
Koperasi Merah Putih masih berada dalam ranah simbolik, belum menyentuh akar masalah pembangunan desa. Tanpa transparansi data, pengawasan independen, serta penguatan kapasitas lokal, program ini berpotensi menjadi proyek pencitraan yang mengabaikan realitas desa. (*)
