DJITUBERITA, EDITORIAL KHUSUS – 23 September 2026
BANGKA SELATAN – Ada sebuah ironi yang sulit diabaikan ketika menelisik Kawasan Industri Sadai KIS di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dulu, kawasan ini diperkenalkan dengan bahasa besar, pusat pertumbuhan ekonomi baru, pintu masuk investasi, kawasan industri terpadu, hingga kawasan yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengangkat perekonomian masyarakat Bangka Selatan.
Hari ini, hampir satu dekade sejak gagasan tersebut bergulir, pertanyaan yang muncul justru semakin sederhana. Sejauh mana mimpi besar itu benar-benar menjelma menjadi aktivitas ekonomi yang nyata?
Pertanyaan itu bukan muncul dari ruang redaksi semata. Pada April 2026, Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah melakukan kunjungan ke KIS. Dalam keterangannya, Ketua Pansus menyebut kondisi di lapangan sebagai cerminan bahwa sebuah proyek industri strategis membutuhkan kajian yang komprehensif.
KIS bahkan disebut sebagai studi kasus penting untuk melihat jarak antara regulasi, keinginan pembangunan daerah, dan kenyataan di lapangan.
Di Situlah Ironi Sadai Terasa Semakin Tajam
Sebab, sejak 2018 pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Sadai. Regulasi itu menetapkan kawasan industri tersebut seluas 3.086 hektare, membentang dari Pelabuhan Tukak menuju Pelabuhan Sadai.
Tujuannya pun bukan kecil, menciptakan keterpaduan pembangunan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta memadukan kepentingan pemerintah dan masyarakat.
Dengan kata lain, secara administratif dan perencanaan, Sadai bukan proyek yang lahir kemarin sore.
Master plan sudah ada. Regulasi sudah tersedia. Potensi wilayah sudah lama dibicarakan. Pelabuhan menjadi bagian dari konsep kawasan. Bahkan dokumen pemerintah provinsi menggambarkan Sadai sebagai kawasan yang memiliki pelabuhan bongkar muat dan dukungan listrik, sementara kontribusi industri pengolahan di Bangka Selatan masih disebut rendah.
Namun pembangunan kawasan industri ternyata tidak cukup hanya dengan peta, master plan, izin dan slogan investasi.
Dari investasi puluhan triliun menuju pertanyaan tentang kenyataan di lapangan
Pada 2020, rencana pengembangan KIS dengan nilai investasi yang disebut mencapai Rp58 triliun. Saat itu Bappenas melihat langsung kawasan tersebut, sementara pemerintah daerah menyampaikan sejumlah hambatan, mulai dari perizinan, air baku, gas hingga akses jalan dari Pangkalpinang menuju Sadai.
Beberapa tahun sebelumnya, pemerintah juga pernah menyampaikan optimisme mengenai masuknya investor asing dan potensi penyerapan tenaga kerja lokal. Pada 2020 bahkan disebut adanya kerja sama antara PT Ration Bangka Abadi, BUMD Babel dan perusahaan dari China terkait pengembangan kawasan.
Narasinya Terdengar Menjanjikan.dan Mengiurkan
Tetapi waktu mempunyai cara sendiri untuk menguji setiap janji pembangunan.
Pada Mei 2025, Pemkab Bangka Selatan masih menyatakan menyiapkan sekitar 400 hektare kawasan untuk menarik investor. Pemerintah daerah ketika itu menyebut fasilitas dan perizinan telah dipersiapkan serta mengharapkan kawasan tersebut menjadi tumpuan baru perputaran ekonomi dan lapangan kerja. Dua investasi yang disebut telah hadir antara lain fasilitas pengelolaan limbah B3 dan pembangkit listrik tenaga biomassa.
Harapan Itu Tentu Patut Dicatat
Tetapi pada April 2026, sorotan Pansus DPRD Babel kembali mengarah pada kenyataan bahwa kawasan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang dianggap signifikan setelah hampir 10 tahun.
Maka muncul ironi berikutnya, mengapa sebuah kawasan yang sejak lama diproyeksikan menjadi mesin ekonomi masih harus terus menjelaskan potensinya, sementara masyarakat menunggu bukti ekonominya?
Sadai dan Paradoks Pembangunan
Yang lebih menarik, persoalan KIS bukan berarti tidak ada aktivitas sama sekali.
PLN pada 2024 meresmikan pembangkit listrik tenaga biomassa berkapasitas 10 MW di kawasan Sadai. Infrastruktur energi itu semestinya menjadi salah satu fondasi untuk mendukung aktivitas industri.
Pemerintah juga pernah mendorong pembangunan infrastruktur air baku. Pada 2022, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung bersama unsur pemerintah pusat melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan untuk mempercepat penyiapan infrastruktur air baku bagi KIS.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata tidak ada perhatian pemerintah.
Justru di situlah pertanyaannya menjadi lebih penting.
Jika listrik dibangun, izin disiapkan, kawasan ditetapkan, infrastruktur pendukung dibicarakan, investor terus disebut, lalu mengapa denyut kawasan industri belum juga terasa kuat sebagai pusat ekonomi masyarakat?
Sebuah kawasan industri pada akhirnya tidak diukur dari seberapa megah dokumen perencanaannya.
Ia diukur dari berapa banyak pabrik yang benar-benar beroperasi, berapa banyak pekerja yang memperoleh penghasilan, berapa banyak usaha masyarakat yang tumbuh, berapa besar nilai tambah ekonomi yang tinggal di daerah, dan seberapa nyata perubahan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Ironi Terbaru: Kawasan Industri Justru Bersentuhan dengan Perkara Eksekusi Lahan
Peristiwa September 2026 menambah bab baru yang membuat cerita Sadai semakin kompleks.
Pada 17 September 2026, Pengadilan Negeri Sungailiat melaksanakan sita eksekusi atas lahan milik PT Ration Bangka Abadi yang berada di kawasan KIS. Lahan yang menjadi objek eksekusi tercatat dalam HGB Nomor 00003 dengan luas 1.620.000 meter persegi atau sekitar 162 hektare. Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua PN Sungailiat Nomor 2/Pdt.Eks.Rrb/2025/PN Sgl, menyusul permohonan PT Waskita Karya (Persero) Tbk terhadap PT RBA.
Sebanyak 72 personel Polres Bangka Selatan dilibatkan untuk mengamankan proses tersebut. Plang sita eksekusi kemudian dipasang di kawasan PT RBA.
Peristiwa hukum tersebut tentu harus dibaca secara hati-hati. Sita eksekusi merupakan proses hukum dan tidak dengan sendirinya berarti seluruh kawasan industri Sadai bermasalah.
Namun secara editorial, peristiwa ini sulit dilepaskan dari perjalanan panjang KIS.
Sebuah kawasan yang sejak bertahun-tahun lalu digadang sebagai simbol investasi dan masa depan ekonomi daerah, pada September 2026 justru diberitakan dalam konteks sengketa dan pelaksanaan eksekusi atas salah satu bidang lahannya.
Di sinilah sejarah pembangunan bertemu dengan kenyataan hukum.
Jangan Sampai yang Tumbuh Hanya Narasi
KIS sebenarnya masih mempunyai peluang.
Pemerintah Bangka Selatan pada 2026 masih mendorong hilirisasi sumber daya alam dan investasi berkelanjutan. Kawasan Sadai kembali ditempatkan sebagai salah satu simpul yang diharapkan dapat menghubungkan sumber daya lokal, industri pengolahan, transportasi, perdagangan dan pasar.
Artinya, cerita Sadai belum tentu selesai.
Justru karena itulah evaluasi menjadi penting.
Jika benar kawasan ini hendak dijadikan mesin pertumbuhan ekonomi, publik berhak mengetahui secara terbuka: berapa luas lahan yang benar-benar aktif, berapa perusahaan yang benar-benar berproduksi, berapa tenaga kerja lokal yang telah terserap, berapa investasi yang telah terealisasi dibandingkan dengan rencana awal, bagaimana kondisi pelabuhan utama dan infrastruktur pendukung, serta bagaimana status bidang-bidang tanah yang masih bersentuhan dengan persoalan hukum.
Publik juga layak mendapatkan ukuran keberhasilan yang konkret, bukan hanya kembali mendengar kata-kata “potensi”, “investasi”, “hilirisasi”, “pusat pertumbuhan” dan “lapangan kerja”.
Sebab pembangunan tidak boleh berhenti pada kosakata.
Masyarakat membutuhkan hasil yang dapat dilihat, dirasakan dan dihitung.
Hampir Satu Dekade, Apa yang Sebenarnya Berubah?
Inilah pertanyaan yang semestinya menjadi bahan evaluasi bersama.
Bukan untuk menyalahkan pemerintah hari ini atas seluruh perjalanan masa lalu. Bukan pula untuk menyimpulkan bahwa seluruh proyek KIS gagal.
Tetapi karena proyek sebesar ini menggunakan ruang, kebijakan, infrastruktur dan harapan publik, maka perjalanan hampir satu dekade patut diperiksa secara jujur.
Dari master plan ke investor.
Dari investor ke pembangunan.
Dari pembangunan ke produksi.
Dari produksi ke lapangan pekerjaan.
Dari lapangan pekerjaan ke peningkatan kesejahteraan.
Jika mata rantai tersebut belum tersambung secara utuh, maka kawasan industri hanya akan menjadi kawasan yang “direncanakan untuk menjadi industri”.
Dan Itulah Ironi Paling Besar Sadai
Di atas kertas, ia pernah diproyeksikan menjadi salah satu wajah masa depan ekonomi Bangka Selatan.
Di lapangan, sampai September 2026, publik masih melihat sebuah proyek yang terus membutuhkan penjelasan tentang masa depannya, bahkan ketika persoalan hukum atas salah satu bidang lahannya kini telah sampai pada tahap sita eksekusi.
“Sadai tidak kekurangan cerita tentang masa depan. Yang ditunggu masyarakat adalah bukti bahwa masa depan itu benar-benar sedang dibangun”
Dan mungkin, setelah hampir satu dekade, pertanyaan paling sederhana justru menjadi yang paling penting.
“Kapan Kawasan Industri Sadai berhenti menjadi janji pembangunan dan benar-benar menjadi pusat kehidupan ekonomi masyarakat Bangka Selatan?”.(red)
