Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita Daerah

Pemkab Basel Matangkan Penyusunan Perbup Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ

225
×

Pemkab Basel Matangkan Penyusunan Perbup Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ

Sebarkan artikel ini
Rapat koordinasi Pemkab Bangka Selatan dalam rangka mematangkan penyusunan Rancangan Perbup tentang Pencegahan dan Penanggulangan LGBT, di Toboali, Rabu (18/11/2026).

BANGKA SELATAN,DJITUBERITA.COM – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) mulai mematangkan penyusunan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual serta Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (18/11/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyempurnakan rancangan regulasi dengan melibatkan berbagai unsur perangkat daerah, instansi vertikal, serta organisasi dan lembaga terkait.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka Selatan, Haris Setiawan, S.Pi., M.T., menjelaskan bahwa penyusunan regulasi untuk sementara difokuskan dalam bentuk Peraturan Bupati.

Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih efektif dan terukur untuk jangka pendek. Namun, tidak menutup kemungkinan regulasi tersebut nantinya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rancangan Perbup tersebut mengadopsi regulasi yang telah diterapkan di Kota Bogor, dengan sejumlah penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah.

Dokumen rancangan itu terdiri atas 13 bab dan 28 pasal, termasuk ketentuan mengenai penanganan serta sanksi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangka Selatan, Nirmayani, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya turut berperan dalam pembahasan kebijakan melalui penguatan ideologi kebangsaan, pemetaan potensi konflik sosial, serta koordinasi lintas sektor.

Ia menjelaskan, keterlibatan Kesbangpol merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, dan ketahanan ideologi masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Dalam rapat tersebut, peserta membahas substansi rancangan Perbup secara terperinci, termasuk menelaah pasal demi pasal. Setiap instansi diberikan kesempatan menyampaikan masukan, saran, dan pandangan sesuai tugas serta kewenangannya masing-masing.

Melalui pembahasan lintas sektor ini, Pemkab Bangka Selatan berharap rancangan regulasi dapat disempurnakan menjadi pedoman kebijakan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar penyusunan regulasi tersebut dapat berjalan secara terpadu dan memperhatikan kebutuhan daerah.

Sumber: Kominfo Bangka Selatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *