Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita NasionalBerita Utama

SIAGA 98 Minta Suyudi Tak Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit, Sarankan Eks Kapolri Mundur

253
×

SIAGA 98 Minta Suyudi Tak Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit, Sarankan Eks Kapolri Mundur

Sebarkan artikel ini
Foto: Dok. Serah terima jabatan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Jenderal Suyudi Ario Seto.

JAKARTA,DJITUBERITA.COM  – SIAGA 98 meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tidak memimpin langsung sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Organisasi tersebut menilai langkah itu penting untuk menjaga marwah institusi Polri sekaligus menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan etik.

SIAGA 98 berpandangan, jabatan Kapolri bukan sekadar posisi struktural, melainkan simbol kehormatan, kewibawaan, dan integritas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Karena itu, menurut SIAGA 98, Kapolri Suyudi sebaiknya mengambil posisi sebagai penjaga kehormatan institusi, bukan menjadi pemimpin langsung dalam persidangan etik terhadap pendahulunya.

Sebagai alternatif, Suyudi dinilai dapat mendelegasikan tugas memimpin sidang kepada perwira tinggi Polri lain yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki integritas.

“Kapolri sebagai pejabat tertinggi di institusi Polri sebaiknya mengambil posisi sebagai penjaga kehormatan institusi, bukan menjadi orang yang memimpin langsung persidangan terhadap pendahulunya,” demikian pandangan SIAGA 98 dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

SIAGA 98 menilai, pendelegasian tersebut tidak akan mengurangi kewibawaan jabatan Kapolri. Sebaliknya, langkah itu dapat menjaga objektivitas sekaligus memastikan proses penegakan kode etik berjalan tanpa menimbulkan persoalan etik baru.

SIAGA 98 Dukung Perubahan Aturan Sidang KKEP

Dalam pernyataannya, SIAGA 98 juga menyatakan dukungan terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Organisasi tersebut menilai perubahan regulasi itu memberikan fleksibilitas dalam pengaturan komposisi keanggotaan Majelis KKEP, termasuk memungkinkan anggota majelis memiliki pangkat lebih rendah daripada terduga pelanggar.

Bagi SIAGA 98, perubahan tersebut penting untuk memastikan tidak ada anggota Polri yang kebal terhadap pemeriksaan etik, termasuk personel yang pernah menduduki jabatan tertinggi di lingkungan kepolisian.

Penegakan kode etik, menurut organisasi tersebut, harus berlaku terhadap seluruh anggota tanpa terkecuali. Kedudukan, pangkat, maupun jabatan yang pernah disandang seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi proses pemeriksaan etik.

Listyo Sigit Disarankan Mengundurkan Diri Sebelum Sidang Etik

Selain meminta Kapolri tidak memimpin langsung persidangan, SIAGA 98 menyarankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempertimbangkan pengunduran diri dari dinas kepolisian sebelum sidang KKEP dilaksanakan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

SIAGA 98 merujuk Pasal 111 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut organisasi tersebut, ketentuan itu memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) untuk mengajukan pengunduran diri sebelum pelaksanaan sidang dengan mempertimbangkan persyaratan tertentu.

SIAGA 98 memandang mekanisme pengunduran diri tersebut dapat menjadi pilihan yang lebih terhormat secara moral dan institusional.

Langkah itu, menurut mereka, sekaligus dapat menunjukkan sikap penghormatan terhadap institusi Polri dan jabatan Kapolri yang pernah diemban Listyo Sigit.

Organisasi tersebut juga mengingatkan agar persoalan yang melibatkan mantan Kapolri tidak menjadi beban bagi Kapolri yang sedang menjabat ataupun memicu kegaduhan berkepanjangan di internal kepolisian.

Meski demikian, SIAGA 98 menegaskan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran ataupun membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban hukum.

Seluruh proses hukum yang memang harus berjalan, menurut mereka, tetap wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

SIAGA 98: Marwah Polri Lebih Penting daripada Jabatan

Lebih jauh, SIAGA 98 menilai seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari cara memperoleh dan menjalankan kekuasaan, tetapi juga dari sikapnya ketika menghadapi persoalan serta kesediaannya mempertanggungjawabkan masa kepemimpinannya.

Dalam konteks tersebut, pengunduran diri dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum.

SIAGA 98 menilai pilihan itu berpotensi menjadi jalan keluar yang lebih elegan, mengurangi beban institusi, serta memberikan ruang bagi Polri untuk melanjutkan agenda reformasi dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Organisasi tersebut juga menyinggung perbandingan dengan langkah politik Gibran Rakabuming Raka sebagai pesan bahwa pejabat publik semestinya menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan mempertahankan posisi.

Pada akhirnya, SIAGA 98 menekankan bahwa kehormatan institusi negara harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan jabatan seseorang.

Polri, menurut organisasi tersebut, harus menjadi institusi yang kuat karena supremasi hukum dan integritas, bukan semata-mata karena sosok yang sedang memegang kekuasaan.

SIAGA 98 berharap proses penegakan kode etik terhadap mantan Kapolri dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat reformasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *