Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita NasionalBerita Utama

Sidang Etik Mantan Kapolri LSP Digelar Pekan Depan, Ujian Penegakan Hukum di Internal Polri

380
×

Sidang Etik Mantan Kapolri LSP Digelar Pekan Depan, Ujian Penegakan Hukum di Internal Polri

Sebarkan artikel ini
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers terkait perkembangan sidang KKEP di Jakarta, Selasa(17/11/2026). Foto - Dok Kadivhumas Polri.

JAKARTA, DJITUBERITA.COM – Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak penting. Setelah dua perwira tinggi Polri menjalani proses sidang kode etik, kini giliran mantan Kapolri berinisial LSP yang dipastikan akan menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada pekan depan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan persidangan.

“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” kata Isir.

Keterangan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara yang menarik perhatian publik karena melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan orang nomor satu di institusi kepolisian.

Penegakan Etik Tidak Berhenti pada Satu Perwira

Sebelum agenda sidang terhadap LSP diumumkan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). EHS dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik terkait pemufakatan akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri.

EHS menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sebelumnya, tersangka lain berinisial AS juga telah menjalani sidang etik pada 10 November 2026. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH, tetapi AS turut menyatakan mengajukan banding.

Sementara itu, Polri menyampaikan bahwa tersangka berinisial SU belum dapat menjalani sidang etik karena masih dalam perawatan medis. Polri menyatakan tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan dan hak asasi yang bersangkutan.

Mekanisme Sidang Mengacu Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Terkait persidangan terhadap LSP, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan majelis KKEP mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan etik terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran profesi.

Polri juga menyatakan bahwa susunan majelis dan kesiapan pemeriksa akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Adapun tanggal pelaksanaan sidang LSP masih menunggu kesiapan pemeriksaan Divpropam.

Perkara Pidana Tetap Berjalan

Di luar proses penegakan kode etik, perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tetap menjadi ranah penanganan pidana oleh Bareskrim Polri.

Bareskrim sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Pemisahan proses etik dan pidana menjadi hal penting untuk dipahami. Putusan KKEP merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota terhadap aturan profesi dan kedinasan, sedangkan pembuktian tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, pengajuan banding atas putusan etik maupun proses penyidikan pidana harus ditempatkan dalam koridor hukum masing-masing.

Publik Menanti Transparansi Penanganan Perkara

Agenda sidang etik terhadap LSP pekan depan kini menjadi perhatian publik. Persoalannya bukan semata siapa yang akan menjalani persidangan, melainkan bagaimana institusi Polri memastikan mekanisme pemeriksaan dan penegakan kode etik berjalan sesuai peraturan tanpa mengabaikan hak setiap pihak.

Transparansi mengenai agenda persidangan, susunan majelis, materi pemeriksaan yang dapat dibuka kepada publik, serta perkembangan penanganan perkara pidana menjadi bagian penting dalam memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.

Penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan kepolisian pada akhirnya harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, serta kepastian hukum.

Redaksi akan terus memantau perkembangan sidang KKEP terhadap LSP dan proses hukum perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, Undang-Undang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *