Jakarta, Djituberita.com – Di tengah rakyat berjuang memenuhi kebutuhan pokok, DPR justru menambah tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Kebijakan dinilai sejumlah kalangan termasuk aktivis KAMAKSI sebagai bentuk pemborosan anggaran dan pengkhianatan terhadap sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, Kaukus Muda Anti Korupsi KAMAKSI melontarkan kritik keras sekaligus menolak penambahan tunjangan rumah bagi Anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Dengan tambahan itu, total penerimaan resmi seorang legislator bisa melampaui lebih Rp100 juta per bulan.
“Di saat rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokok, pajak dinaikkan, PHK marak, angka pengangguran tinggi, daya beli melemah, bahkan rakyat antre bantuan sosial hingga ada yang pingsan dan terinjak-injak, DPR dan Pemerintah justru mempertontonkan ironi.
KAMAKSI mendesak Presiden Prabowo segera membatalkan tunjangan rumah DPR karena tidak selaras dengan semangat efisiensi anggaran dan bertentangan dengan Butir PANCASILA, terutama Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tegas Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski dalam tulisannya masuk ke redaksi Djituberita.com Senin (25/8/20225)
Publik menilai pendapatan anggota DPR sudah sangat besar. Selain gaji pokok, ada pula tunjangan jabatan, kehormatan, komunikasi intensif, uang sidang, asisten, listrik, telepon, hingga tunjangan beras. Kombinasi itu membuat total penerimaan anggota DPR membengkak hingga Rp55–66 juta per bulan.
Ironisnya, kinerja legislasi DPR pun dipertanyakan. Hingga kini, RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tak kunjung disahkan. Sementara dalih tunjangan rumah agar anggota DPR bisa tinggal dekat gedung parlemen dianggap tidak rasional, sebab kehadiran mereka di sidang pun sering tidak maksimal sehingga pembahasan kerap mandek.
Menurut perhitungan KAMAKSI, anggaran negara berpotensi jebol hingga Rp1,74 triliun hanya untuk tunjangan rumah DPR. Angka itu didapat dari kalkulasi Rp50 juta dikalikan 60 bulan masa jabatan untuk 580 anggota parlemen.
“Pemerintah jangan buang-buang anggaran hanya untuk mempertebal kantong DPR. Presiden Prabowo harus tegas: batalkan tunjangan rumah DPR, pangkas gaji dan tunjangan direksi BUMN, menteri, dan wakil menteri. Uang negara lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Publik sudah melihat komitmen Presiden lewat OTT eks Wamenaker dan pejabat Kemnaker. Kini, rakyat menunggu konsistensi Presiden Prabowo dalam efisiensi anggaran,” pungkas Jojo, sapaan akrab Joko Priyoski yang juga Presidium KKMP (Koalisi Kawal Merah Putih).
Rakyat perlu tahu:
Menurut catatan sumber terpercaya dan di kutip berapa sumber media pendapatan anggota DPR jauh dari kata kecil. Gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan, namun ditambah berlapis-lapis tunjangan dan fasilitas.
Rinciannya antara lain:
Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta/bulan.
Tunjangan kehormatan: Rp5,5 juta/bulan
Tunjangan komunikasi intensif: Rp15,6 juta/bulan.
Tunjangan listrik dan telepon: Rp7,7 juta/bulan.
Tunjangan beras: sekitar Rp2 juta/bulan.
Uang sidang dan paket asisten: Rp8–10 juta/bulan.
Jika ditotal, tanpa tunjangan rumah tambahan, penghasilan bersih anggota DPR sudah berkisar Rp55–66 juta per bulan.
Dengan adanya wacana tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, maka total penerimaan resmi anggota DPR bisa menembus Rp100–116 juta per bulan per orang.
Jika dikalikan dengan 580 anggota DPR, maka beban negara membengkak hingga Rp58 miliar per bulan hanya untuk satu pos tunjangan rumah.
Dalam periode lima tahun (60 bulan), jumlahnya mencapai Rp1,74 triliun angka fantastis yang kontras dengan klaim efisiensi anggaran pemerintah saat ini.
Kondisi inilah yang membuat publik semakin mempertanyakan prioritas pemerintah dan DPR, terlebih di saat rakyat masih menghadapi antrean panjang bantuan sosial, harga kebutuhan pokok melambung, hingga pengangguran yang tak kunjung tertangani dan utang negara membengkak!. (*)
