Jakarta,Djituberita.com – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyoroti dugaan praktik rente dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikendalikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selama Ramadan, MBG menyesuaikan menu dengan makanan yang bisa dibawa pulang oleh siswa, seperti kurma, telur rebus, dan biskuit. Namun, yang menjadi perhatian KAMAKSI adalah dominasi produk Mayora dalam makanan instan yang disajikan, seperti Energen dan Roma Kelapa.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa program MBG seharusnya lebih melibatkan produk UMKM demi mendorong perekonomian rakyat. “Kami menduga ada praktik rente dalam dominasi produk Mayora di MBG. KPK harus mendalami dugaan ini agar tidak menjadi ajang bancakan oknum tertentu,” ujarnya.
KAMAKSI menyoroti bahwa pengelolaan program MBG oleh korporasi besar justru berpotensi merugikan UMKM dan menciptakan monopoli. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya praktik suap dan korupsi dalam pengadaan barang, yang telah menjadi pola umum dalam kasus-kasus sebelumnya.
Selain dominasi Mayora, KAMAKSI juga mengkritik pengadaan wadah makan (ompreng) yang diduga sarat permainan harga dan monopoli vendor. Ompreng yang digunakan dalam MBG memiliki spesifikasi khusus, yakni lima sekat, berbahan stainless SUS304, berukuran 28x22x4 cm, dengan kandungan nikel di bawah 10 persen dan tingkat kromium 8 persen. Harga pasarannya berkisar Rp47.000-55.000, namun mitra MBG diarahkan membeli dari vendor tertentu dengan harga Rp70.000. “Jika membeli di tempat lain, mereka diberi batas waktu yang sempit, dan jika terlambat, wajib beralih ke vendor yang ditunjuk,” ungkap KAMAKSI.
Dugaan praktik rente ini semakin mencuat setelah KPK menemukan indikasi permainan dalam penunjukan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPB) serta pemotongan nilai makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, yang berujung pada penurunan kualitas makanan.
Sekjen KAMAKSI, Sutisna, yang juga aktivis KEA ’98, menegaskan bahwa kinerja Kepala BGN, Dadan Hindayana, amburadul dan tidak selaras dengan visi Presiden Prabowo. “BGN justru membuat gaduh dan mengancam keberlanjutan program MBG yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Presiden harus segera mencopot Kepala BGN sebelum citra pemerintah tercoreng lebih dalam,” tegasnya.
KAMAKSI mendesak Presiden Prabowo untuk bertindak tegas demi menyelamatkan program MBG agar benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan menjadi ajang rente bagi segelintir elite.(Tim)
