IMG_20240303_185723
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Bangka SelatanOpini PublikProfile

Hatomi Warga Toboali: Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Pajak dan Bansos

98
×

Hatomi Warga Toboali: Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Pajak dan Bansos

Sebarkan artikel ini
Caption: Hatomi Warga Toboali, Pensiunan ASN Bangka Selatan.

Bangka Selatan-Djituberita.com, Warga Toboali, Hatomi, mengemukakan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah terkait pajak dan program bansos,” ketika diwawancarai awak media Djituberita.com disalah satu warkop Toboali, pada Rabu Sore (28/2/24).

Menurutnya, pemerintah tidak hanya boleh mengejar dan memungut pajak, tetapi juga harus mencari solusi untuk membantu masyarakat agar dapat membayar pajak dengan meningkatkan perekonomian kerakyatan dan mencari lapangan kerja,”cetus Hatomi.

Hatomi menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar pajak. Menurutnya, masyarakat yang tidak memiliki penghasilan yang cukup tidak akan mampu membayar pajak.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari solusi untuk meningkatkan perekonomian agar masyarakat memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar pajak,”ujar pensiun ASN Bangka Selatan ini.

Selain itu, Hatomi juga menyoroti tentang kepemilikan kendaraan mewah seperti mobil oleh masyarakat yang mampu namun enggan untuk membayar pajak.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti harta warisan atau keuntungan dari penjualan tanah atau memang pada dasarnya mereka itu secara ekonomi dianggap mampu,”jawabnya.

Dia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama dalam bentuk industri, agar masyarakat memiliki penghasilan tetap dan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.

Hatomi juga mengkritik kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos) yang dianggapnya tidak efektif dalam memotivasi masyarakat untuk bekerja.

Menurutnya, pemberian Bansos yang berlebihan justru membuat masyarakat malas bekerja dan hanya mengandalkan bantuan tersebut,”tegasnya.

Dalam mengatasi ketimpangan sosial, Hatomi berpendapat bahwa pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian kerakyatan. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan menggulirkan industri-industri baru dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Dengan demikian, Hatomi menekankan pentingnya pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi yang tepat dalam meningkatkan perekonomian serta menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar pajak dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga terutama,”tutupnya.(**)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *