Jakarta,Djituberita.com – Gejolak politik pasca demonstrasi besar di Jakarta sejak 25 – 29 Agustus 2025 mulai berdampak pada pasar keuangan domestik. Harga emas, yang kerap dijadikan instrumen lindung nilai (safe haven), tercatat mengalami lonjakan signifikan dalam empat hari terakhir.
Data dari PT Pegadaian (29/8) menunjukkan harga emas Antam naik menembus Rp2.022.000 per gram, sementara emas UBS berada di kisaran Rp1.959.000 per gram. Angka ini menjadi rekor baru dalam perdagangan ritel emas di Indonesia, seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Lonjakan harga emas tidak bisa dilepaskan dari faktor psikologis pasar pasca demonstrasi. Ketidakpastian politik memicu investor beralih ke aset aman seperti emas,” ujar Fauzan Luthsa, analis Strategi Institute sekaligus pengamat pasar modal, dalam rilis ke jejaring media di Jakarta Jum’at (29/8/2025).
Fluktuasi Pasar dan Dampak Ekonomi
Selain emas, bursa saham di Jakarta juga sempat berfluktuasi tajam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan pada sesi perdagangan awal pekan, meskipun perlahan mulai rebound setelah adanya sinyal intervensi dari pemerintah dan Bank Indonesia.
Ekonom menilai, dalam jangka pendek, gejolak ini bisa menahan laju konsumsi dan investasi. Namun, jika ketidakstabilan politik berlarut-larut, sektor riil akan ikut merasakan dampak, terutama pada daya beli masyarakat dan aliran modal asing.
Safe Haven dan Tren Global:
Kenaikan harga emas di Indonesia juga sejalan dengan tren global. Harga emas dunia menembus level USD 2.550 per troy ounce, dipicu ketegangan geopolitik internasional dan spekulasi penurunan suku bunga The Fed.
“Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sentimen global. Saat terjadi tekanan politik dalam negeri, lonjakan harga emas menjadi semakin tajam karena faktor ganda, yakni krisis domestik dan ketidakpastian global,” tambah Fauzan.
Dengan harga emas yang terus melonjak, masyarakat diimbau lebih bijak dalam melakukan transaksi, baik investasi maupun jual beli di pasar emas dan pegadaian. Pemerintah diminta segera mengembalikan stabilitas politik dan kepercayaan publik untuk meredam kepanikan pasar. (*)
