TOBOALI,DJITUBERITA.COM – Pelemahan daya beli masyarakat di Bangka Selatan terus menjadi sorotan, seiring dengan melambatnya aktivitas jual beli dan turunnya perputaran ekonomi di pasar-pasar lokal.
Deka Indra, SE, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, menegaskan bahwa penurunan daya beli ini tidak bisa diselesaikan satu dinas OPD saja melainkan lintas sektoral dan instansi, ketika di konfirmasi jejaring media sabtu Siang (2/8/2025).
Baca Juga Selengkapnya: Pedagang Pasar Toboali Mengeluh Sepinya Pembeli: Daya Beli Masyarakat Kian Melemah
“Penurunan daya beli masyarakat bisa dipicu oleh banyak hal, baik dari sisi ekonomi makro maupun kondisi individual. Deka menyebutkan sejumlah faktor utama yang memengaruhi daya beli, antara lain:
1. Inflasi yang meningkat,
2. Pendapatan riil masyarakat yang stagnan atau menurun,
3. Kenaikan harga kebutuhan pokok secara bertahap,
4. Ketidakstabilan ekonomi nasional yang turut berdampak ke daerah.
Menurut Deka, DKUKMINDAG memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengintervensi langsung daya beli masyarakat, karena peran dinas ini lebih fokus pada penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, penguatan UMKM, serta fasilitasi promosi produk lokal,”tambah Deka.
“Kalau soal intervensi terhadap daya beli, itu kewenangan lintas OPD. Seperti apa kebijakan fiskal dan alokasi APBD yang berpihak ke masyarakat, tentu itu ranah yang lebih luas dari sekadar Disperindag,” katanya.
Deka menegaskan bahwa penanganan isu daya beli harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai sektor.
“Kami terbuka untuk koordinasi dan sinergi, karena kondisi ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Ini soal ketahanan ekonomi masyarakat yang perlu pendekatan terintegrasi,” tegasnya.
“Solusinya tidak bisa sepotong-sepotong. Harus dirancang bersama,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, aktivitas jual beli di Pasar Toboali Terminal Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terpantau Sabtu Pagi (2/8) mengalami penurunan ekonomi masyarakat secara signifikan.
Fenomena ini mencerminkan melemahnya ekonomi masyarakat akibat berkurangnya sumber pendapatan utama warga.
Pengetatan aktivitas tambang timah ilegal yang sebelumnya menjadi penopang pendapatan informal, ditambah gejolak penertiban lahan dari Satgas PKH di sektor pertanian khususnya komoditas sawit masyarakat desa dan tergantung harga TBS sawit, telah menggerus daya beli dan memperlemah fondasi ekonomi rumah tangga di wilayah Kabupaten Bangka Selatan secara ekonomi makro yang berdampak efek domino. (*)
