Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai masuknya Jumhur Hidayat ke dalam kabinet sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konsolidasi pemerintahan.
Menurut Syahganda, figur Jumhur yang dikenal sebagai aktivis sekaligus pimpinan buruh dengan basis massa besar dinilai memiliki nilai politik yang signifikan. “Value aktivis dan pimpinan buruh dengan enam juta anggota itu setara dengan 10 menteri,” ujarnya dalam Diskusi Media BUKA FAKTA yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bersama MediaTrust.ID di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Diskusi tersebut dipandu Pemimpin Redaksi mediatrust.id, Edy Mulyadi, serta dihadiri sejumlah jurnalis dan pengamat politik.
Syahganda, menyebut reshuffle kabinet yang dilakukan pada 27 April 2026 merupakan bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan sekaligus optimalisasi kinerja pemerintahan. Sejak awal kepemimpinannya, Prabowo dinilai telah menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik dari dinamika politik domestik maupun tekanan global.
Masuknya Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup diyakini mampu menjadi penyeimbang dalam struktur kabinet. Syahganda bahkan menyebut, “Satu kepala Jumhur setara 10 menteri peninggalan Joko Widodo.”
Selain itu, ia menilai Jumhur merupakan sosok independen yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu. Proses pengangkatannya disebut telah melalui komunikasi panjang sejak 2024 dan kembali menguat pada Maret 2026 sebelum resmi dilantik.
Syahganda juga menyoroti komposisi kabinet yang masih diisi sejumlah figur dari era pemerintahan sebelumnya. Namun, menurutnya, para menteri tersebut mulai beradaptasi dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
Dalam forum yang sama, pengamat militer Anton Permana menilai reshuffle kabinet merupakan hal lumrah dalam sistem politik Indonesia yang berbasis koalisi. Ia menyebut pembagian kursi kabinet sebagai bagian dari kompromi politik guna menjaga stabilitas pemerintahan.
“Penunjukan menteri pasti pro dan kontra karena ini bagian dari kompromi politik,” kata Anton.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan arus informasi di ruang publik. Menurutnya, dinamika perang opini dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah jika tidak ditangani dengan baik.
Di tengah dinamika yang terus berkembang, polemik masuknya Jumhur Hidayat ke dalam kabinet menunjukkan bahwa ruang publik tetap menjadi arena tarik-menarik opini dan kepentingan. Pro dan kontra yang muncul tak hanya mencerminkan perbedaan pandangan politik, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kinerja tetap berjalan optimal di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Diskusi tersebut dipandu Pemimpin Redaksi mediatrust.id, Edy Mulyadi, serta dihadiri sejumlah jurnalis dan pengamat politik.(tim)
