DJITUBERITA, EDITORIAL KHUSUS –Pilkada 2029 memang masih jauh. Tiga tahun, kalau dihitung dari sekarang. Tetapi bagi politisi, tiga tahun bukan waktu untuk tidur panjang. Justru inilah masa untuk mulai membaca arah angin, mengukur kekuatan, membangun jaringan, dan tentu saja sesekali “cek ombak” di warung kopi.
Sebab politik itu unik. Ketika masyarakat masih sibuk memikirkan harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan anak dan kondisi ekonomi, para politisi biasanya sudah mulai menghitung sesuatu yang lain, siapa berpasangan dengan siapa, partai mana merapat ke mana, dan siapa yang punya peluang menuju kursi nomor satu.
Di Bangka Selatan, pembicaraan menuju 2029 menjadi menarik karena ada satu fakta politik yang sulit diabaikan, warna merah masih sangat dominan alias masih menyala🔥
PDI Perjuangan secara konsisten berhasil mengantarkan Riza Herdavid–Debby Vita Dewi memenangkan Pilkada dalam dua periode. Dominasi itu tidak berhenti di eksekutif. Di legislatif pun warna merah memiliki posisi strategis melalui kepemimpinan kursi ketua DPRD Bangka Selatan.
Maka wajar kalau kemudian muncul pertanyaan sederhana di warung kopi.
Setelah Riza tidak bisa maju lagi, siapa pewaris kekuatan politik tersebut?
Era Riza Berakhir, Estafet Mulai Diperebutkan
Riza Herdavid telah menjalani dua periode sebagai Bupati Bangka Selatan. Artinya, berdasarkan batasan masa jabatan kepala daerah, Pilkada 2029 tidak lagi menjadi panggung bagi Riza untuk mencalonkan diri sebagai bupati.
Di sinilah menariknya.
Politik Bangka Selatan memasuki fase transisi. Selama ini masyarakat mengenal pasangan Riza–Debby sebagai satu paket kepemimpinan. Tetapi 2029 akan memaksa publik melihat keduanya dalam konteks yang berbeda.
Riza tidak bisa kembali maju sebagai bupati. Sementara Debby Vita Dewi masih memiliki ruang politik yang terbuka. Sebagai wakil bupati dua periode dan kader PDI Perjuangan, Debby memiliki modal pengalaman pemerintahan, jaringan politik serta pengenalan publik. Jika PDI Perjuangan ingin menjaga kesinambungan kekuasaan, tentu nama Debby menjadi salah satu pilihan yang paling rasional untuk diperhitungkan.
Di tubuh PDI Perjuangan sendiri, stok figur sebenarnya tidak berhenti pada Debby Vita Dewi. Ada Erwin Asmadi yang memiliki pengalaman panjang sebagai politisi sekaligus Ketua DPRD Bangka Selatan, Rusdiono, Solman, Jupri, Sipioni, Andri Fahrial hingga Daffa Maulan Sohibi yang mulai mendapat ruang sebagai representasi generasi muda.
Dalam Rakercab 2025, nama-nama tersebut bahkan muncul dalam dinamika internal perebutan posisi Ketua DPC.
Ini menunjukkan bahwa “kandang banteng” Bangka Selatan tidak hanya memiliki satu-dua figur. Persoalannya adalah siapa yang kelak mendapatkan tiket, restu struktur partai dan kepercayaan pemilih.
Tetapi politik bukan matematika.
Yang terlihat paling rasional di atas kertas belum tentu paling mudah memenangkan suara rakyat.
Rina Tarol dan Cerita yang Belum Selesai
Di sisi lain, ada Rina Tarol dari Partai Golkar. Ia bukan nama baru dalam kontestasi politik Bangka Selatan. Dua kali mencoba merebut kursi Bupati Bangka Selatan dan belum berhasil.
Pertanyaannya sederhana, Apakah dua kekalahan beruntun di eksekutif Bangka Selatan berarti ceritanya selesai?
Belum tentu, Politik Indonesia memiliki banyak cerita kandidat yang baru menemukan momentum setelah percobaan kedua atau ketiga. Kegagalan sebelumnya bahkan bisa menjadi modal pengalaman untuk membaca kelemahan, memperbaiki jaringan dan mengubah strategi.
Kalau Rina kembali maju pada 2029, publik tentu akan melihatnya bukan sekadar sebagai kandidat yang pernah kalah, tetapi sebagai figur yang mencoba untuk ketiga kalinya.
Dan politik selalu punya ruang untuk kejutan.
Gerindra Mulai Menghitung
Kemudian ada Gerindra. Partai yang kini memiliki posisi politik kuat secara nasional tentu tidak bisa dilewatkan dalam membaca peta politik Bangka Selatan.
Nama Yogi Maulana, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai menarik perhatian sebagai representasi generasi muda.
Ada pula Ali Muzakkir, kader Gerindra yang juga memiliki potensi untuk masuk dalam radar kontestasi.
Apakah Gerindra akan mengusung kader sendiri?
Atau justru hanya jadi pendamping bagian dari sebuah koalisi besar? yang mereka mainkan di politik Bangka Selatan Selama ini, ataukah membuka ruang pola baru?
Jawabannya masih terlalu dini.
Tetapi satu hal jelas, Gerindra memiliki alasan untuk ikut menghitung peluang di 2029.
Panggung Tidak Hanya Milik Tiga Partai
Kalau hanya membicarakan PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra, peta politik Bangka Selatan tentu belum lengkap.
Ada PKB, NasDem, Demokrat, PAN, PKS, PPP dan partai lainnya yang dapat memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi.
Dalam sistem Pilkada, partai dengan kursi yang tidak terlalu besar sekalipun bisa memiliki daya tawar besar ketika kursi-kursi tersebut menjadi penentu terbentuknya pasangan calon.
Karena itu, jangan heran kalau menjelang 2029 nanti partai yang hari ini terlihat biasa-biasa saja tiba-tiba menjadi rebutan.
Dalam politik, satu kursi kadang lebih berharga daripada seribu baliho.
Nama-Nama Lain Bisa Muncul di Legislatif Bangka Selatan
Di tingkat lokal, sejumlah nama dari DPRD juga layak diperhatikan sebagai bagian dari dinamika politik, meskipun tidak berarti mereka telah menyatakan diri sebagai calon.
Ada Erwin Asmadi, Ketua DPRD Bangka Selatan, yang memiliki posisi strategis dalam peta politik lokal.
Ada Komarudin dan Rusi Sartono dari jajaran pimpinan DPRD. Kemudian Akbar Septa Andhika dari PKB, yang memiliki latar belakang dunia usaha dan kini berada di parlemen.
Nama-nama tersebut belum tentu maju sebagai calon bupati. Namun dalam politik, orang yang tidak maju pun bisa menjadi bagian penting dari permainan.
Bisa menjadi pengusung.
Bisa menjadi penghubung.
Bisa menjadi calon wakil.
Atau bahkan menjadi orang yang menentukan ke mana sebuah koalisi bergerak.
Birokrat dan Pengusaha, Kuda Hitam?
Jangan pula melupakan kelompok yang selama ini sering berada di belakang layar: birokrat, pengusaha, akademisi dan organisasi masyarakat, keagamaan, pemuda hingga tokoh masyarakat.
Nama birokrat seperti Hefi Nuranda Sekda Bangka Selatan saat ini, dapat diperbincangkan dari perspektif pengalaman pemerintahan, meski belum ada pernyataan bahwa dirinya akan maju dalam Pilkada ada juga mantan Sekda Eddy Supriyadi yang mempunyai jejak rekam yang bersih di pemerintahan.
Demikian pula pengusaha lokal. Dalam politik daerah, pengusaha tidak selalu harus menjadi kandidat. Mereka bisa menjadi bagian dari jaringan sosial, sumber dukungan, mediator, bahkan king maker (Donatur Spesial).
Begitu juga akademisi.
Hari ini mungkin seorang akademisi sibuk berbicara soal mengkritisi pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan atau ekonomi. Tetapi politik Indonesia punya kebiasaan menarik, orang yang awalnya hanya menjadi narasumber, suatu hari bisa berubah menjadi kandidat.
Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa daftar kandidat 2029 hanya berisi nama-nama yang sudah ramai dibicarakan hari ini.
Bisa saja kuda hitamnya justru sedang duduk tenang menikmati hidangan kopi di rumahnya atau sedang meneropong pembahasan obrolan di warung kopi.
Bagaimana Jika Kalau Head to Head?
Ada satu skenario yang menarik untuk dibayangkan. Pilkada Bangka Selatan 2029 mengerucut menjadi head to head, satu lawan satu.
Kalau itu terjadi, pertarungan akan jauh lebih sederhana tetapi sekaligus lebih keras.
Misalnya, satu poros mempertahankan kesinambungan pemerintahan dan kekuatan merah, sementara poros lainnya membawa narasi perubahan.
Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik banyak kandidat.
Pemilih dipaksa memilih dua arah besar.
Melanjutkan atau mengubah.
Dalam sejarah politik Bangka Belitung, kontestasi semacam itu juga menarik apabila dilihat dari perspektif keterwakilan perempuan. Jika seorang perempuan berhasil maju sebagai calon kepala daerah dan memenangkan kontestasi, maka akan terbuka catatan baru dalam sejarah kepemimpinan politik daerah.
Namun sekali lagi, politik bukan lomba simbol.
Pada akhirnya yang menentukan tetap program, rekam jejak, jaringan, kemampuan membangun koalisi dan keputusan rakyat.
Jalur Perseorangan, Masih Ada?
Jalur perseorangan juga tetap menjadi kemungkinan dalam Pilkada.
Secara aturan, calon independen dapat maju sepanjang mampu memenuhi persyaratan dukungan yang ditentukan regulasi Pilkada yang berlaku.
Tetapi jalur ini bukan jalur tikus menuju kekuasaan.
Mengumpulkan dukungan masyarakat, membangun relawan, mengawal administrasi dan mempertahankan jaringan hingga hari pencoblosan membutuhkan energi politik yang tidak sedikit.
Maka jalur perseorangan boleh saja terbuka. Tetapi pertanyaannya:
Siapa yang benar-benar punya napas politik sepanjang itu?
Politik 2029 dan “Isi Tas”
Nah, di sinilah bagian yang paling penting sekaligus paling sensitif dalam membaca politik Indonesia era reformasi.
Kita bisa bicara panjang tentang popularitas.
Kita bisa menghitung elektabilitas.
Kita bisa mengukur basis massa.
Kita bisa melihat survei.
Tetapi ada satu istilah yang sering muncul dalam percakapan politik masyarakat: “isi tas”.
Ini bukan berarti setiap kandidat pasti menggunakan uang untuk membeli suara. Jauh dari itu. Tetapi realitas politik Indonesia memang menunjukkan bahwa biaya politik sebuah kontestasi bisa sangat mahal.
Baliho tidak gratis.
Pertemuan tidak gratis.
Konsolidasi tidak gratis.
Tim kampanye membutuhkan biaya.
Logistik membutuhkan biaya.
Mobilisasi jaringan membutuhkan biaya.
Dan semakin luas wilayah yang harus dijangkau, semakin besar pula ongkos politiknya.
Di sinilah demokrasi menghadapi paradoks.
Secara teori, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih. Dalam praktik, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang sama untuk memasuki arena kompetisi.
Ironis, bukan?
Demokrasi membuka pintu untuk semua orang, tetapi kadang-kadang biaya masuknya terasa seperti mau beli tiket ruang VIP.
Rakyat Bukan Sekadar Angka dalam Survei
Karena itu, Pilkada 2029 seharusnya tidak hanya menjadi perlombaan siapa yang paling banyak baliho, paling ramai media sosial, atau paling sering muncul dalam acara seremonial.
Popularitas penting.
Elektabilitas penting.
Basis politik penting.
Kemampuan finansial juga menjadi realitas dalam politik.
Tetapi semua itu tetap harus bertemu dengan satu faktor yang tidak bisa dibeli secara permanen.
kepercayaan rakyat.
Sebab pemilih Bangka Selatan bukan sekadar angka dalam tabel survei. Mereka adalah masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan harga kebutuhan, lapangan pekerjaan, perkebunan, pertambangan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan masa depan anak-anak mereka.
Cek Ombak Sudah Dimulai
Maka jangan heran kalau tiga tahun menjelang Pilkada, nama-nama mulai muncul.
Ada yang sudah terang-terangan aktif.
Ada yang masih malu-malu kucing.
Ada yang mengatakan tidak berminat,tetapi tetap rajin bersilaturahmi.
Ada yang belum berbicara tentang Pilkada, tetapi fotonya mulai sering muncul di media.
Dan ada pula yang sekarang mungkin hanya menjadi bahan obrolan warung kopi.
Begitulah politik, yang hari ini dianggap kecil, besok bisa menjadi besar. Yang hari ini dianggap kuat, besok bisa kehilangan angin.
Bangka Selatan masih memiliki waktu tiga tahun untuk menentukan arah.
PDI Perjuangan akan diuji.
Apakah mampu mempertahankan dominasi setelah era Riza Herdavid?
Golkar akan diuji, apakah Rina Tarol kembali mencoba peruntungan?
Gerindra akan diuji, apakah berani mengusung kader sendiri?
Partai-partai lain akan diuji, menjadi pemain utama atau sekadar pelengkap koalisi meja hidangan Politik Bangka Selatan.
Dan masyarakat akan diuji, apakah memilih berdasarkan popularitas, kedekatan, janji, atau benar-benar melihat rekam jejak dan masa depan daerah?
Pada akhirnya, politik era reformasi telah mengajarkan satu hal, kekuasaan tidak pernah benar-benar diwariskan. Ia harus diperebutkan, dinegosiasikan, diuji dan akhirnya dikembalikan kepada rakyat melalui suara.
Popularitas bisa dibuat. Elektabilitas bisa dikejar. Basis bisa dibangun. “Isi tas” mungkin menjadi realitas mahal dalam pertarungan politik.
Tetapi semuanya akan kehilangan arti jika kandidat gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Jadi, siapa pewaris merah di Bangka Selatan 2029?
Belum ada yang bisa memastikan.
Ombaknya baru mulai dicek. Kapalnya belum berlayar. Dan siapa yang akhirnya sampai di dermaga kekuasaan, rakyatlah yang akan menentukan.
“Sekian dan Terimakasih, Oleh Redaksi Djituberita.com “
