Bangka Selatan – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Selatan, Agung Rahmadi, mengungkapkan kondisi makro ekonomi daerah sepanjang tahun 2025 hingga triwulan berjalan tahun 2026 masih menghadapi tekanan, terutama akibat pergeseran struktur pekerjaan masyarakat, dalam keterangannya kepada Djituberita.com, Kamis (23/4/2026),
Agung menjelaskan bahwa sektor utama Bangka Selatan masih didominasi oleh pertambangan dan pertanian, khususnya komoditas timah dan kelapa sawit. Namun, dinamika regulasi ketat di sektor pertambangan timah sebelumnya telah memicu perubahan signifikan dalam struktur tenaga kerja.
“Data kami menunjukkan tenaga kerja di sekitar pertambangan mulai beralih ke sektor perkebunan. Namun, pendapatan dari sektor ini tidak setinggi saat bekerja di pertambangan,” ujarnya.
Dampaknya, lanjut Agung, daya beli masyarakat mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Bangka Selatan, meskipun di sisi lain tingkat pengangguran justru menunjukkan penurunan.
Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran ekonomi yang tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pendapatan masyarakat. Penurunan pengangguran tidak serta-merta menjadi indikator membaiknya kesejahteraan, karena sebagian besar tenaga kerja kini terserap di sektor dengan produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah.
BPS mencatat, pengukuran kondisi makro ekonomi daerah dilakukan secara berkala melalui survei triwulanan sesuai standar statistik nasional. Selain itu, terdapat pula indikator tambahan melalui survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan setiap Maret untuk memotret kondisi ekonomi tahunan.
Agung menilai, kondisi ekonomi Bangka Selatan saat ini masih dipengaruhi oleh dampak situasi tahun sebelumnya. Penurunan daya beli masyarakat lebih disebabkan oleh pergeseran pekerjaan dari sektor pertambangan ke perkebunan, yang secara pendapatan tidak seinstan dan sebesar sektor tambang,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Kelompok ekonomi atas yang memiliki akses terhadap modal dan lahan perkebunan luas cenderung menikmati porsi pertumbuhan lebih besar, dibandingkan kelompok rentan.
“Kelompok atas bisa menikmati sekitar 7 hingga 8 persen dari pertumbuhan ekonomi, sementara kelompok rentan hanya berkisar 1 hingga 2 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata,” terangnya.
Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya kerentanan sosial ekonomi, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki aset produktif. Bahkan, pada kelompok tertentu, tingkat kemiskinan justru mengalami kenaikan.
BPS Bangka Selatan menegaskan pentingnya validitas data dalam membaca kondisi ekonomi daerah. Untuk itu, pembaruan data terus dilakukan secara berkala guna memastikan kebijakan yang diambil berbasis pada kondisi riil di lapangan.(red)
