Jakarta – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta Iqbal Akbarudin. Desakan itu disampaikan menyusul belum cairnya bantuan sosial Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) untuk periode Februari 2026.
Hingga awal Februari 2026, dana bansos tersebut belum masuk ke rekening para penerima manfaat. Padahal, bantuan itu dinilai sangat krusial bagi kelompok masyarakat rentan di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera melakukan evaluasi terhadap Kadinsos DKI Jakarta.
Jika perlu, segera dicopot dari jabatannya karena gagal melindungi kelompok rentan,” ujar Ketua Umum KAMAKSI Joko Priyoski di Jakarta, Minggu (8/2/2026) secara tertulis.
Bansos Masih Tahap Administrasi
Menanggapi keterlambatan pencairan, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyatakan penyaluran bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ Tahun Anggaran 2026 masih berada dalam tahap administrasi dan verifikasi data.
Tahapan tersebut meliputi pemadanan data penerima manfaat, verifikasi lapangan, serta penyelesaian mekanisme penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, hingga kini belum ada tanggal resmi pencairan bantuan untuk Februari 2026.
“Belum ada jadwal pencairan yang ditetapkan. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi melalui kanal Dinsos DKI Jakarta,” demikian keterangan Dinsos DKI yang disampaikan melalui media sosial resminya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ tetap akan dicairkan setelah seluruh proses administrasi selesai, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Selama ini, bantuan tersebut disalurkan setiap bulan dengan nominal Rp300.000 per penerima.
KAMAKSI menilai keterlambatan pencairan bansos bukan kali pertama terjadi dan mencerminkan lemahnya kepemimpinan di Dinas Sosial DKI Jakarta. Kondisi tersebut dinilai merugikan kelompok rentan, termasuk lansia, anak dari keluarga prasejahtera, serta penyandang disabilitas.
“Keterlambatan bansos bukan sekadar persoalan teknis administrasi, tetapi menyangkut hak dasar warga. Pemerintah daerah harus hadir dan bertindak tegas,” kata Joko.
Sorotan DPRD soal Alat Bantu Disabilitas
Selain masalah bansos, Iqbal Akbarudin juga mendapat sorotan dari Komisi E DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2025, Kadinsos DKI disebut kerap menolak atau membantah usulan penambahan anggaran alat bantu disabilitas, seperti kursi roda dan tongkat jalan bagi penyandang disabilitas serta penyintas stroke.
Sejumlah anggota DPRD menilai sikap tersebut tidak berpihak pada kebutuhan warga dan terkesan sinis, dengan alasan kekhawatiran anggaran tidak terserap optimal.
Nama Iqbal Akbarudin sebelumnya juga muncul dalam sejumlah pemberitaan terkait isu pengawasan dan transparansi. Meski demikian, hingga awal 2026 belum terdapat penetapan status hukum atau tersangka dalam kasus korupsi tertentu.
Beberapa isu yang sempat mencuat antara lain dugaan penyimpangan bansos dan isu jual beli jabatan yang mendorong desakan supervisi KPK pada Oktober 2025, kritik DPRD terkait alat bantu disabilitas, serta sorotan terhadap transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik.
Secara administratif, Iqbal Akbarudin masih aktif menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta dan tercatat memimpin sejumlah agenda kedinasan pada Januari 2026.
Hak Jawab:
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Iqbal Akbarudin maupun Dinas Sosial DKI Jakarta terkait berbagai tudingan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi. Penjelasan atau bantahan dapat dikirimkan ke [email protected] dan akan dimuat pada pembaruan berita berikutnya.(Rilis)
