DJITUBERITA, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PT PLN (Persero) menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa.
Evaluasi tersebut difokuskan pada aspek ketahanan pasokan energi primer, khususnya ketersediaan batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis ((25/6/2026), Bahlil menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak kembali terjadi di masa mendatang. Menurutnya, sistem kelistrikan nasional harus ditopang oleh pasokan energi primer yang aman dan berkelanjutan.
“Setelah kami lakukan evaluasi, salah satu yang menjadi perhatian adalah faktor stabilitas pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN dalam satu tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Berdasarkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), seharusnya pasokan batu bara yang dapat dialokasikan kepada PLN bahkan berada pada kisaran 180 hingga 190 juta metrik ton, sehingga secara teori kebutuhan nasional sebenarnya dapat terpenuhi.
Namun hingga saat ini, realisasi pasokan yang telah diterima PLN baru mencapai sekitar 141 juta metrik ton. Sementara sisa pasokan masih menunggu proses pengiriman yang berjalan seiring aktivitas ekspor para perusahaan tambang.
“Bahlil mengaku sempat terkejut ketika mengetahui cadangan batu bara di pembangkit PLN pada bulan Juni ini berada pada tingkat yang sangat minim”
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keandalan pasokan listrik apabila tidak segera diantisipasi.
Karena itu, Kementerian ESDM akan memperketat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban DMO oleh perusahaan tambang serta memastikan distribusi batu bara ke pembangkit PLN berjalan tepat waktu.
Pemerintah juga meminta PLN meningkatkan pengelolaan stok energi primer agar memiliki cadangan yang memadai sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan.
Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional sehingga keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga dan masyarakat tidak kembali mengalami pemadaman listrik akibat terganggunya pasokan bahan bakar pembangkit,”tegasnya.(Tim/Red)
