DJITUBERITA, JAKARTA – Wacana penguatan representasi politik luar Pulau Jawa kembali mencuat menjelang kontestasi nasional 2029. Pegiat dinamika sosiopolitik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 98,
Andrianto Andri, mendorong adanya formulasi regulasi baru yang menjamin keterwakilan tokoh dari Sumatera dalam struktur kepemimpinan nasional, khususnya pada posisi wakil presiden.
Menurut Andrianto, langkah tersebut penting guna meredam meningkatnya ketidakpuasan sosial-politik di sejumlah daerah luar Jawa. Ia merujuk pada hasil jajak pendapat yang dilakukan Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau pada 2024 lalu, yang menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan generasi muda terhadap kondisi kebangsaan dan distribusi kekuasaan nasional.
“Survei seperti itu sangat mengusik karena angkanya tinggi, mencapai 85 persen. Yang melakukan juga bukan lembaga abal-abal, tetapi Pemuda ICMI,” kata Andrianto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Alumnus Magister Administrasi dari Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) itu menilai dominasi elite politik berbasis Jawa dalam pemerintahan selama beberapa dekade memunculkan persepsi ketimpangan struktural di wilayah luar Jawa, terutama Sumatera.
Ia mengatakan, Sumatera memiliki posisi strategis baik dari sisi ekonomi, geopolitik, maupun demografi nasional. Selain menjadi salah satu pusat sumber daya alam nasional, wilayah tersebut juga berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa.
“Sumatera merupakan pulau penting bagi Indonesia karena sumber daya alam, posisi strategis, dan jumlah penduduknya,” ujarnya.
Andrianto juga menyinggung munculnya aspirasi referendum dan ketidakpuasan di sejumlah kalangan terpelajar sebagai sinyal yang perlu direspons secara bijak oleh pemerintah pusat. Menurut dia, pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan representasi politik dan pembangunan.
Ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang lebih setara dengan daerah serta membangun sistem distribusi kekuasaan yang lebih inklusif.
“Sebelum terlambat, harus ada bargaining position yang ditanggapi dengan kepala dingin dan bijaksana,” katanya.
Dalam pandangannya, Indonesia pernah memiliki model distribusi kepemimpinan yang relatif seimbang pada awal kemerdekaan melalui konsep dwitunggal antara Soekarno dan Mohammad Hatta. Model tersebut dinilai mampu memperkuat soliditas nasional di tengah keberagaman daerah dan etnis.
“Kita pernah punya konsep pembagian peran yang kuat antara Jawa dan Sumatera pada masa awal republik,” ujarnya.
Karena itu, Andrianto mengusulkan agar komposisi kepemimpinan nasional antara Jawa dan luar Jawa diatur secara formal melalui amandemen konstitusi atau peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi instrumen politik untuk menjaga persatuan nasional sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi tokoh-tokoh potensial dari daerah.
Ia pun menegaskan bahwa partai politik yang akan bertarung pada Pemilu Presiden 2029 sebaiknya mempertimbangkan figur asal Sumatera sebagai calon wakil presiden.
“Untuk Pemilu Presiden 2029, tokoh asal Sumatera wajib masuk sebagai cawapres,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Andrianto mengingatkan pentingnya pendekatan dialogis dan kekeluargaan dalam menyikapi berbagai aspirasi daerah agar Indonesia tidak mengalami konflik disintegratif seperti yang pernah terjadi di Yugoslavia.
“Aspirasi sekecil apa pun harus ditanggapi dengan bijaksana. Negara ini membutuhkan kearifan bersama agar tetap utuh dan eksis,” katanya.(tim)
