Jakarta – Aksi damai yang digelar Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) di halaman Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Rabu Siang (1/4), berujung ricuh.
Aparat kepolisian Polda Metro Jaya tampak sigap meredam situasi dan mengendalikan massa aksi.
Aksi tersebut awalnya berlangsung tertib. Massa KAPAK menyampaikan tuntutan agar KPK segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan 105.000 mobil pikap dan truk impor dari India.
Humas KAPAK, Adib Alwi, dalam orasinya menegaskan bahwa proyek bernilai triliunan rupiah itu berpotensi sarat penyimpangan, terutama karena jumlah pengadaan yang sangat besar dan akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Kami mendesak KPK segera melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memanggil pihak terkait. Proyek ini harus dibuka secara transparan kepada publik,” tegas Adib.
Selain itu, KAPAK juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif secara menyeluruh dan mendesak pemerintah menghentikan sementara proyek impor tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung.
Massa juga menyoroti sejumlah kejanggalan, seperti tidak adanya penjelasan terbuka mengenai dasar kebutuhan pengadaan, studi kelayakan yang bisa diuji independen, hingga perhitungan distribusi kendaraan ke setiap desa.
Mereka mempertanyakan urgensi pengadaan dalam jumlah besar tanpa kejelasan infrastruktur pendukung.
Situasi mulai memanas ketika massa mencoba mendekat ke area pengamanan gedung KPK.
Aparat kepolisian yang berjaga langsung membentuk barikade dan melakukan langkah persuasif untuk mencegah eskalasi. Dorong-dorongan sempat terjadi, namun berhasil dikendalikan tanpa adanya laporan korban serius.
Di tengah aksi, KAPAK juga mengkritik pemilihan vendor luar negeri yang dinilai tidak transparan serta minimnya pelibatan industri otomotif dalam negeri. Mereka menilai kebijakan impor tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Kami juga meminta keterbukaan dokumen publik, termasuk studi kelayakan, kontrak, dan mekanisme penunjukan vendor. Jika ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak penetapan tersangka,” tambah Adib.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan massa maupun insiden kericuhan tersebut.
