Oleh: Hasanuddin
Koordinator SIAGA 98
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lahir melalui proses konstitusional yang sah setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Dengan dukungan koalisi partai politik, pemerintahan baru membawa mandat rakyat secara langsung untuk menjalankan visi- misi dan programnya sendiri.
Namun, dalam dinamika politik nasional, muncul persepsi yang terus berkembang bahwa pemerintahan Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo Jokowi
Persepsi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Jejak hubungan politik keduanya telah terbentuk sejak rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019. Momen pelantikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 23 Oktober 2019 menjadi simbol berakhirnya rivalitas politik yang sempat membelah masyarakat ketika di pemilu saat itu.
Sejak saat itu, Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan hingga akhir masa jabatan presiden Jokowi dua periode berakhir.
Sejarah politik itu menjadi salah satu alasan mengapa publik masih sering mengaitkan pemerintahan Prabowo dengan Jokowi. Berbagai dinamika politik, mulai dari arah kebijakan, penyusunan kabinet, pengisian jabatan strategis, hingga isu-isu nasional, tidak jarang dibaca melalui hubungan politik kedua tokoh tersebut.
Padahal secara konstitusional, Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Pemerintahannya memiliki legitimasi sendiri, memiliki kewenangan sendiri, sekaligus bertanggung jawab penuh atas setiap kebijakan yang diambil.
Perbedaan inilah yang membedakan pemerintahan Prabowo dengan dua periode pemerintahan Jokowi. Pada masa Jokowi, perbincangan politik lebih banyak didominasi oleh konsolidasi koalisi partai politik. Stabilitas pemerintahan dibangun melalui negosiasi politik antar-partai, pembagian peran kabinet, serta keseimbangan kepentingan koalisi.
Kini, wajah politik nasional justru berubah. Koalisi partai tidak lagi menjadi pusat perhatian. Yang lebih banyak menjadi bahan diskusi publik adalah sejauh mana Jokowi masih memiliki pengaruh kuat terhadap arah pemerintahan Prabowo saat ini.
Hampir setiap keputusan strategis pemerintah, perubahan kabinet, hingga dinamika politik nasional selalu berujung pada satu pertanyaan, apakah ini sepenuhnya keputusan Prabowo, atau masih mencerminkan kesinambungan dari era Jokowi?
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transisi kekuasaan belum sepenuhnya diikuti oleh transisi persepsi publik. Dalam politik, persepsi sering kali memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan realitas.
Ketika persepsi itu terus menguat, maka setiap keberhasilan maupun kritik terhadap pemerintahan Prabowo akan tetap menyeret nama Jokowi ke dalam ruang perdebatan.
Kritik yang berkembang di ruang publik juga tidak terlepas dari anggapan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah masih memperlihatkan pola keberlanjutan yang sangat kuat.
Sebagian kalangan bahkan menyebut beberapa kebijakan lebih menyerupai copy paste dari pendekatan pemerintahan sebelumnya dibandingkan menghadirkan terobosan baru yang menjadi identitas pemerintahan Prabowo.
Hal serupa juga terlihat dalam konfigurasi birokrasi pemerintahan. Sejumlah jabatan strategis di kementerian, lembaga negara, badan pemerintah, hingga institusi penting nasional masih ditempati oleh figur-figur yang telah berperan penting pada era Presiden Jokowi.
Di satu sisi, kesinambungan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan, kesinambungan program, dan efektivitas birokrasi.
Namun, di sisi lain, muncul pandangan bahwa ruang regenerasi kepemimpinan belum sepenuhnya terbuka bagi lahirnya wajah-wajah baru yang benar-benar menjadi representasi pemerintahan Prabowo.
Dalam perspektif politik, pergantian pemerintahan tidak hanya diukur dari pergantian presiden. Publik juga melihat apakah terjadi perubahan pada pola kepemimpinan, orientasi kebijakan, gaya komunikasi politik, hingga komposisi elite yang mengelola lembaga-lembaga strategis negara.
Selama wajah-wajah lama masih mendominasi posisi strategis dan kebijakan pemerintah masih dipersepsikan sebagai kelanjutan pemerintahan sebelumnya, maka ruang publik akan terus membangun narasi mengenai adanya “koalisi kepemimpinan” Prabowo-Jokowi.
Narasi tersebut bisa saja tidak seluruhnya mencerminkan realitas politik, tetapi ia hidup sebagai persepsi yang memengaruhi cara masyarakat membaca arah pemerintahan.
Di sinilah tantangan terbesar Presiden Prabowo. Bukan untuk memutus kesinambungan pembangunan yang memang diperlukan, melainkan membangun identitas kepemimpinan yang memiliki karakter, keberanian, dan arah politik yang jelas.
Pemerintahan baru membutuhkan legitimasi yang tidak hanya bersumber dari hasil pemilu, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kebijakan, kepemimpinan, dan konfigurasi pemerintahan yang benar-benar dikenali sebagai miliknya sendiri.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan siapa pendahulunya, melainkan siapa yang mampu meninggalkan jejak kepemimpinan. Jika pemerintahan Prabowo berhasil membangun identitas politiknya sendiri, maka bayang-bayang Jokowi perlahan akan menjadi bagian dari sejarah.
Sebaliknya, jika persepsi publik tidak berubah, nama Jokowi akan terus hadir dalam setiap perdebatan mengenai arah pemerintahan, menjadikan batas antara kesinambungan dan kemandirian sebagai diskursus politik yang tidak pernah benar-benar usai.
“Wajah boleh berganti, bayang-bayang lama terus masih menemani”
Jakarta, 13 Juli 2026
