Jakarta – Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera, dengan mengedepankan kolaborasi antar pemerintah daerah.
Pemerintah terus mengakselerasi pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera melalui penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah (Pemda).
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa daerah yang tidak terdampak langsung tetap memiliki peran penting dalam membantu wilayah yang mengalami kerusakan parah.
Ia mendorong kepala daerah yang tetap menerima alokasi anggaran, meskipun wilayahnya relatif aman, untuk menyalurkan sebagian dana dalam bentuk hibah kepada daerah terdampak.
“Solidaritas antar daerah menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana,” ujar Tito.
Sejauh ini, tiga daerah telah menyatakan komitmen membantu wilayah terdampak, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, dan Kota Pematangsiantar.
Langkah percepatan ini diperkuat dengan tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun dari Presiden. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.
Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, menekankan bahwa pemanfaatan anggaran harus tepat sasaran, terutama bagi daerah dengan tingkat kerusakan tinggi.
Menurutnya, daerah dengan kapasitas fiskal lebih baik diharapkan dapat membantu wilayah dengan keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, menyampaikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
Ia menjelaskan, fokus pemulihan mencakup pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan yang sebelumnya masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
“Pemerintah memastikan proses pemulihan berjalan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujar Suharyanto.
Dengan dukungan anggaran besar serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah optimistis pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sumber: @kemendagri @bnpb_indonesia @kantorstafpresidenri
