Sorong,Papua – Senator asal ,Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, melontarkan kritik keras kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penanganan konflik bersenjata yang terus terjadi di Tanah Papua.
Dalam siaran persnya, Senin (23/3/2026) Kambuaya menilai perhatian pemerintah dan media nasional saat ini lebih dominan tersedot pada konflik internasional, khususnya perang antara Iran dan Israel, dibandingkan konflik kemanusiaan yang terjadi di dalam negeri.
“Perhatian, konsentrasi, bahkan solidaritas nasional lebih dominan untuk konflik luar negeri. Sementara di Papua, konflik bersenjata terus terjadi dan pengungsi terus bertambah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, di wilayah Papua Pegunungan, konflik bersenjata telah memicu gelombang pengungsian hingga sekitar 20 ribu orang yang terpaksa meninggalkan kampung halaman. Sementara itu, di Papua Barat Daya, pengungsi akibat konflik di wilayah Kisor, Kabupaten Maybrat, disebut telah hidup dalam ketidakpastian selama hampir lima tahun terakhir.
Kambuaya juga menyoroti ketimpangan respons kemanusiaan. Menurutnya, berbagai aksi solidaritas nasional, penggalangan dana, hingga bantuan logistik lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di wilayah konflik luar negeri seperti Gaza, dibandingkan pengungsi di Papua.
“Apakah orang asli Papua juga bagian dari NKRI atau bukan?” ujarnya mempertanyakan?
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, baik dari sisi sumber daya alam maupun kontribusi terhadap pendapatan negara. Ia menyinggung sektor pertambangan, energi, kehutanan hingga aktivitas ekonomi lain yang selama ini menopang penerimaan negara.
Berdasarkan data hingga Desember 2024, realisasi pendapatan negara di Provinsi Papua mencapai Rp18,24 triliun atau 147,55 persen dari target yang ditetapkan.
Ia menilai konflik yang terus berlarut-larut berpotensi menghambat agenda pembangunan di Tanah Papua. Karena itu, ia mendesak adanya langkah serius dan kemauan politik dari pemerintah pusat untuk mencari solusi damai yang permanen.
“Daripada sibuk menawarkan diri menjadi juru damai konflik internasional, lebih baik pemerintah fokus mencari format penyelesaian konflik bersenjata di Papua secara damai dan permanen,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian konflik Papua harus dimulai dari level tertinggi pemerintahan, yakni Presiden. Ia bahkan menyebut keberhasilan tersebut dapat menjadi modal besar bagi Indonesia untuk berperan dalam perdamaian dunia.
“Jika Presiden berhasil mewujudkan perdamaian di Papua, itu akan menjadi modal kuat untuk tampil sebagai juru damai internasional,” tegas dia.
Profil Singkat Narasumber
Agustinus R. Kambuaya merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Barat Daya periode 2024–2029. Lahir pada 23 Agustus 1987, ia dikenal sebagai senator muda putra asli Papua yang aktif menyuarakan isu-isu strategis di daerahnya.
Sebelum duduk di DPD RI, ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Barat melalui mekanisme Otonomi Khusus (Otsus) dan dikenal sebagai aktivis yang memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal.
Di tingkat nasional, ia bertugas di Komite II DPD RI yang membidangi ekonomi dan pembangunan. Fokus perjuangannya meliputi perlindungan masyarakat adat, persoalan lahan, pembangunan infrastruktur, hingga isu kesehatan dan konflik sosial di Papua.
Sebagai representasi generasi muda Papua, Kambuaya konsisten mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap Papua, termasuk dalam penyelesaian konflik dan penanganan dampak kemanusiaan.(rilis)
