Jakarta – Pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meski tidak lagi sebesar sebelumnya.
Langkah efisiensi ini menjadi strategi untuk meredam tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik kawasan Timur Tengah.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyebutkan bahwa potensi efisiensi anggaran saat ini diperkirakan berada pada kisaran Rp140 triliun hingga Rp205 triliun. Namun, ruang tersebut dinilai semakin terbatas karena sebagian sumber daya fiskal telah lebih dulu dialokasikan.
“Sekitar Rp335 triliun sudah digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bersumber dari relokasi anggaran pendidikan, kesehatan, fungsi ekonomi, serta efisiensi awal kementerian dan lembaga,” ujar Haidar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.(20/3/2026).
Ia menjelaskan, belanja pemerintah pusat dalam APBN 2026 tercatat mencapai sekitar Rp3.149,7 triliun. Meski terlihat besar, struktur anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar pos belanja tidak lagi fleksibel untuk dipangkas.
Anggaran pendidikan yang tersisa sekitar Rp459,7 triliun dan kesehatan Rp153,1 triliun, menurutnya, memiliki keterbatasan untuk dilakukan efisiensi lebih lanjut. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp279,5 triliun juga dinilai tidak dapat dikurangi tanpa menimbulkan risiko sosial.
“Artinya, ruang efisiensi tidak lagi berada di sektor-sektor utama tersebut, melainkan bergeser ke belanja birokrasi, proyek, dan komponen non-esensial lainnya,” kata dia.
Haidar merinci sejumlah pos yang masih berpotensi dilakukan efisiensi. Di antaranya adalah program dukungan manajemen kementerian dan lembaga yang nilainya diperkirakan mencapai Rp400 hingga Rp500 triliun. Dari pos ini, efisiensi sekitar Rp50–80 triliun masih dimungkinkan melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat, dan biaya administratif.
Selain itu, efisiensi juga dapat dilakukan pada belanja infrastruktur melalui penundaan proyek non-prioritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan potensi penghematan Rp30–40 triliun.
Pada sektor pertahanan, penghematan sekitar Rp20–25 triliun dinilai dapat dicapai melalui moratorium parsial belanja non-operasional. Sementara itu, rasionalisasi belanja di institusi kepolisian berpotensi menghasilkan efisiensi Rp15–20 triliun.
Lebih lanjut, konsolidasi program lintas kementerian yang selama ini tumpang tindih, seperti pelatihan vokasi dan pemberdayaan ekonomi, diperkirakan dapat menghemat Rp15–25 triliun. Sedangkan pemangkasan pada lembaga koordinatif dan badan non-produktif berpotensi menambah efisiensi sebesar Rp10–15 triliun.
Meski demikian, Haidar menekankan bahwa karakter ruang efisiensi saat ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya efisiensi dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak produktif, kini langkah tersebut mulai menyentuh aspek yang lebih sensitif.
“Yang tersisa bukan lagi ‘lemak’, melainkan sudah mendekati ‘otot’. Artinya, setiap pemangkasan akan membawa konsekuensi yang lebih besar, baik secara ekonomi maupun politik,” ujarnya.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk potensi kenaikan harga energi, tekanan nilai tukar, serta meningkatnya biaya utang, APBN membutuhkan bantalan fiskal yang kuat. Namun, menurut Haidar, bantalan tersebut tidak lagi dapat diperoleh dengan pendekatan efisiensi konvensional.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini tidak dipahami secara cermat, maka risiko yang muncul bukan hanya kesalahan dalam perhitungan anggaran, tetapi juga kesalahan dalam membaca situasi ekonomi secara keseluruhan. (Rilis)
