Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) memaparkan perkembangan terbaru Program Prioritas Nasional dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa salah satu program unggulan pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Menurut Qodari, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk jaringan pelayanan gizi yang tersebar di banyak daerah.
“Program ini didukung oleh 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai wilayah, di mana 32.869 tenaga SPPI bertugas memastikan operasional berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut sekitar 8.700 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi para penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, program MBG juga melibatkan 94.056 pemasok bahan pangan, termasuk 38.938 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang turut berperan dalam penyediaan bahan makanan.
Qodari menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal sangat penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami juga mendorong agar semakin banyak UMKM lokal dilibatkan dalam rantai pasok program MBG, sehingga perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah,” kata Qodari.
Pemerintah sendiri menargetkan cakupan program MBG akan terus diperluas. Pada tahun 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat menjadi 82,9 juta orang.
Untuk mendukung target tersebut, jumlah SPPG akan ditingkatkan hingga sekitar 32.000 unit di berbagai daerah.
Selain itu, sekitar 70 persen belanja bahan pangan dalam program ini berasal dari produk lokal, sehingga MBG tidak hanya berfungsi meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.
“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.
Implementasinya terus diperkuat melalui pengawasan kualitas dan tata kelola yang baik,” tambahnya.
Dalam hal ini, KSP berperan sebagai delivery unit yang menjalankan fungsi debottlenecking atau penyelesaian hambatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan program berjalan sesuai target.
Penyampaian perkembangan program ini juga merupakan bagian dari komitmen transparansi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mendapatkan informasi langsung mengenai capaian, tantangan, serta langkah akselerasi program ke depan. (rilis KSP)
