Jakarta – Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Polri Presisi menyoroti aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan etika demokrasi.
Sorotan itu disampaikan menyusul adanya tindakan sebagian peserta aksi yang menunjuk-nunjuk, membentak, hingga melakukan tindakan simbolik yang dianggap merendahkan aparat kepolisian yang sedang bertugas mengamankan demonstrasi.
Koordinator Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Polri Presisi, Ilham Pangumbara, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun, kebebasan tersebut, menurut dia, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan etika publik.
“Kritik terhadap institusi negara adalah bagian dari demokrasi. Tetapi ketika disampaikan dengan cara yang merendahkan, mempermalukan, atau melecehkan aparat yang sedang menjalankan tugas negara, maka substansi kritik itu justru kehilangan legitimasi moral,” kata Ilham dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Berdasarkan sejumlah media arus utama, aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh kemarahan publik atas kasus pembunuhan yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian. Massa menuntut agar kasus tersebut diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa perlakuan khusus terhadap pelaku.
Dalam pantauan lapangan aksi berlangsung dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Meski sempat terjadi ketegangan akibat provokasi verbal dari sebagian peserta demonstrasi, aparat dinilai tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan represif.
Ilham menyatakan pihaknya memahami kemarahan publik yang menjadi latar belakang aksi tersebut. Ia juga menyampaikan duka cita atas peristiwa pembunuhan yang memicu demonstrasi.
“Kami turut berduka cita atas korban. Jika ada oknum yang bersalah, proses hukum harus ditegakkan secara adil dan terbuka. Tidak boleh ada impunitas dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Namun, Ilham menyayangkan adanya tindakan yang dinilai melampaui batas etika, termasuk aksi mencoret sorban yang dikenakan aparat kepolisian saat bertugas. Tindakan tersebut, menurut dia, tidak hanya melanggar norma kesopanan, tetapi juga berpotensi melukai nilai-nilai toleransi dan kesakralan simbol keagamaan.
“Apalagi peristiwa ini terjadi di bulan suci Ramadan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang refleksi dan pengendalian diri, bukan justru mempertontonkan kemarahan dalam bentuk yang tidak pantas,” kata Ilham.
Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Polri Presisi juga memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang tetap bersikap tenang dan profesional dalam mengamankan jalannya aksi, meskipun menghadapi tekanan dan provokasi.
“Sikap aparat yang tidak terpancing emosi menunjukkan komitmen Polri Presisi dalam mengedepankan pendekatan humanis dan profesionalisme,” ujarnya.
Ilham menekankan bahwa ruang demokrasi harus dijaga bersama, baik oleh negara maupun masyarakat sipil. Kritik yang disampaikan secara etis dan konstruktif, menurut dia, justru akan memperkuat tuntutan keadilan dan mendorong reformasi institusi secara berkelanjutan.
“Demokrasi tidak hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kebebasan itu dijalankan dengan akal sehat, etika, dan tanggung jawab,” tutup Ilham.
