Bangka Selatan – Gelar CEO biasanya terdengar glamor setelan jas rapi, rapat ber-AC, dan slide presentasi penuh istilah strategi. Tapi belakangan istilah itu terasa lebih dekat dengan ruang pemeriksaan intensif setelah beberapa big bos tambang di Bangka Selatan terseret kasus timah yang digelandang oleh aparat penegak hukum sebagai tersangka.
Di atas kertas, CEO adalah Chief Executive Officer atau pucuk pimpinan yang bertugas mengatur arah perusahaan, mengambil keputusan strategis, dan menjaga tata kelola.
Dalam teori manajemen modern, jabatan ini identik dengan profesionalisme dan good governance.
Tapi kenyataan kadang lebih satir daripada sebuah gelar. Dalam konteks di Bangka Selatan, gelar itu kini berhadapan langsung dengan hukum.
Meski tidak menyebut secara gamblang mereka adalah pemain CEO internasional, pola kendali bisnis para direktur perusahaan mitra yang kini menjadi tersangka sangat mirip fungsi seorang eksekutif tertinggi.
Mereka mengatur aliran kontrak, distribusi, dan arus produksi tambang, serta menjadi simpul jaringan usaha besar lainnya.
Beberapa nama yang ramai diberitakan adalah:
– Kurniawan Effendi Bong alias Afat, Direktur CV Teman Jaya
– Hendro alias Aliong To, Direktur CV Bintang Terang
– Yusuf alias Yuyu, Direktur CV Candra Jaya
– Usman Hamid alias Cenkiong, Direktur Usman Jaya Makmur
– Doni Indra, Direktur CV Diratama, tersangka terbaru
Mereka bukan orang baru di dunia bisnis pertimahan. Nama mereka sudah begitu populer dimasyarakat setempat, konon dikenal dermawan dan banyak memperkerjakan tenaga kerja lokal di setiap gurita bisnisnya.
Meski reputasi mereka gemilang di mata warga, kasus ini menunjukkan bahwa popularitas dan jaringan luas tidak otomatis menjamin bebas dari jeratan hukum.
Secara administratif, mereka adalah direktur.
Secara operasional, mereka adalah pengendali bisnis.
Secara sosiologis, mereka ibarat CEO lokal dalam ekosistem tambang timah Bangka Selatan.
Di buku manajemen, CEO mengelola risiko dan memastikan kepatuhan hukum. Di Bangka Selatan risiko itu justru hadir dalam bentuk nyata, penyidikan dan proses hukum yang menjerat sang pengambil keputusan.
Gurita bisnis yang dibangun ternyata tidak cukup melindungi jabatan dari sorotan hukum. Satirnya jabatan yang seharusnya menjaga tata kelola kini diuji oleh tata kelola abu-abu.
Huruf kapital di kartu nama tidak otomatis kebal terhadap huruf kapital dalam undang-undang.
Akhirnya, jabatan setinggi apa pun tetap bergantung pada integritas. CEO boleh mengatur arus bisnis, tapi tanpa etika dan tanggung jawab, prestise hanyalah huruf kapital di nama besarnya.
Kasus Big Bos di Bangka Selatan menjadi cerminan sederhana, gurita bisnis boleh besar, tapi integritas yang menentukan kekuatan sebenarnya.
