Jakarta – Lemahnya pembinaan sepak bola usia dini di wilayah Indonesia timur kembali menjadi sorotan. Pemerhati sepak bola nasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Irhas, menilai minimnya kehadiran aktif PSSI di daerah menjadi penyebab utama banyak talenta muda, khususnya dari Papua Tengah, tidak tergali secara optimal.
Menurut Irhas, hingga kini gerakan PSSI untuk turun langsung ke daerah dalam menggali dan membina potensi sepak bola masih sangat terbatas. Padahal, Papua dan Papua Tengah dikenal memiliki karakter pemain yang secara natural berkelas dan berdaya saing tinggi.
“Sejauh ini kita belum melihat lahirnya talenta-talenta baru dari Papua yang berhasil diorbitkan ke level nasional. Padahal Papua Tengah itu gudangnya pemain sepak bola natural kelas dunia,” ujar Irhas saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Irhas menegaskan, PSSI seharusnya mendorong penyelenggaraan kompetisi lokal usia dini secara masif dan berkelanjutan. Dari kompetisi tersebut, menurutnya, akan tumbuh ekosistem pembinaan yang sehat sekaligus gairah prestasi di masyarakat.
Ia juga menyoroti terbatasnya akses pemain muda Papua Tengah terhadap radar pencari bakat nasional. Akibatnya, banyak potensi besar terhenti di level lokal tanpa jalur pembinaan lanjutan.
“PSSI tidak cukup hanya menyerahkan pembinaan kepada Askab dan Asprov. Harus ada dukungan nyata, mulai dari pendanaan, fasilitas, hingga kehadiran pelatih berlisensi. Kalau tidak, akan selalu ada benang putus dalam pembibitan pemain,” jelasnya.
Pandangan senada disampaikan Ketua Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI), Ignatius Indro. Ia menilai pengembangan talenta lokal memang perlu digerakkan oleh penggiat sepak bola daerah, namun PSSI wajib hadir sebagai regulator sekaligus fasilitator utama.
“Kalau daerah sudah siap bergerak tapi federasi tidak turun tangan, itu sama saja membiarkan sistem mati pelan-pelan,” tegas Indro.
Indro juga secara keras menolak praktik rangkap jabatan di tubuh PSSI, terutama jika dilakukan oleh pengurus yang tidak memahami ekosistem sepak bola secara mendalam.
“Kalau Exco tidak paham sepak bola dan rangkap jabatan, itu bahaya serius. Jabatan di PSSI bukan pekerjaan sambilan,” ujarnya.
Menurut Indro, rangkap jabatan berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan membuat kebijakan federasi tidak objektif.
“Federasi bukan tempat uji coba orang yang tidak mengerti sepak bola. PSSI harus diisi sosok yang paham lapangan, paham pembinaan, dan paham penderitaan daerah,” tandasnya.
Pegiat Papua Tengah Sebut PSSI Alami Krisis Kepemimpinan
Kritik lebih tajam datang dari pegiat sepak bola Papua Tengah, Harol Doko Kayame. Mengutip laporan bandungraya.inews (Rabu, 28/1/2026).
Harol menilai PSSI tengah mengalami krisis kepemimpinan yang berdampak langsung pada lesunya pembinaan sepak bola di daerah.
Menurut Harol, mandulnya pembinaan di tingkat daerah disebabkan oleh kebiasaan pengurus PSSI yang gemar merangkap jabatan. Ia mencontohkan posisi Vivin Cahyani Sungkono yang menjabat sebagai Exco PSSI sekaligus Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Barat.
“Kinerja kepemimpinan yang lambat dan rangkap jabatan membuat gairah sepak bola daerah mati. Di Papua Tengah tidak ada kompetisi usia dini bukan karena tidak mau, tapi karena motivasi dan dukungan dari PSSI tidak ada,” ujar Harol.
Ia menegaskan bahwa Askab-Askab PSSI di Papua Tengah sejatinya telah siap menjalankan program kompetisi dan pembinaan. Namun tanpa dukungan struktural dan kebijakan federasi, upaya tersebut sulit berjalan optimal.(rilis)
