Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menegaskan tidak ada pembahasan spesifik mengenai kuota haji dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Dito usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
“Alhamdulillah, pemeriksaan sudah selesai. Saya menerima semuanya dan menjawab apa pun yang diperlukan. Saya sangat menghargai proses ini,” ujar Dito kepada awak media.
Dito mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut penyidik KPK lebih banyak mendalami agenda kunjungan kerja ke Arab Saudi, termasuk rangkaian pertemuan bilateral dengan pemerintah setempat.
“Saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Semua sudah saya jelaskan secara rinci dan semoga bisa membantu KPK dalam proses pendalaman perkara,” katanya.
Menurut Dito, kunjungan tersebut merupakan lawatan resmi kenegaraan yang mencakup forum internasional dan pertemuan bilateral dengan Kerajaan Arab Saudi. Dalam agenda itu, sektor olahraga menjadi salah satu fokus kerja sama yang dibahas.
“Waktu itu ada forum dunia dan juga pertemuan bilateral. Olahraga menjadi salah satu sektor kerja sama, termasuk pembahasan nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, tidak hanya Kemenpora,” jelasnya.
Dito menambahkan, pertemuan bilateral dilakukan langsung dengan Crown Prince sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari investasi hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terkait isu kuota haji yang belakangan menyeret namanya, Dito menegaskan tidak ada pembahasan khusus mengenai jumlah kuota haji dalam pertemuan tersebut.
“Tidak ada pembahasan spesifik soal kuota haji. Memang dalam pertemuan bilateral, Perdana Menteri MBS menawarkan bantuan apa saja yang dibutuhkan Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai haji hanya bersifat umum dan lebih menekankan pada aspek peningkatan pelayanan, bukan jumlah kuota.
“Pembicaraan soal haji itu dalam konteks pelayanan, karena kebutuhan Indonesia memang besar. Tapi tidak ada pembahasan soal angka atau kuota secara spesifik,” tegas Dito.
Dito juga menepis anggapan adanya transaksi atau tukar-menukar kepentingan antar kementerian terkait isu kuota haji.
“Ini murni diplomasi antarnegara. Tidak ada tukar-menukar. Penambahan kuota haji tidak ada hubungannya dengan sektor lain,” katanya.
Selain itu, Dito memastikan dirinya tidak ditanya penyidik soal dugaan penghapusan data pada perusahaan travel haji dan umrah Maktour Travel. Ia juga menegaskan tidak berada di lokasi pertemuan lain yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
“Tidak, tidak ditanyakan sama sekali. Saya juga tidak berada di lokasi itu. Waktu itu saya masih di Jakarta,” ujarnya.
Meski demikian, Dito menyatakan siap kembali memenuhi panggilan penyidik KPK apabila dibutuhkan dalam proses pendalaman perkara.
“Kalau dipanggil lagi, tentu saya siap,” pungkasnya. (rilis)
