Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) menyoroti keras perilaku sejumlah pejabat dan menteri dalam merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. CIC menilai, penanganan bencana justru dijadikan ajang pencitraan, bukan fokus pada kerja nyata dan empati terhadap korban.
Sorotan publik muncul setelah beredarnya dokumentasi pejabat yang memasang foto diri pada karung bantuan, memanggul beras hanya untuk kebutuhan kamera, hingga mengenakan rompi taktis saat meninjau lokasi bencana.
Tindakan tersebut dinilai lebih mengedepankan citra visual ketimbang efektivitas penanganan di lapangan.
Sekretaris Jenderal DPP CIC, DJ Sembiring, menyebut perilaku tersebut sebagai bentuk pencitraan yang tidak etis dan minim empati.
“Alih-alih bekerja secara efektif dan memastikan bantuan tepat sasaran, mereka justru sibuk membangun citra diri di tengah penderitaan masyarakat,” ujar DJ Sembiring, Senin (22/12/2025), di Jakarta.
Menurutnya, perilaku semacam itu juga dapat dijelaskan secara psikologis.
“Perilaku nir-empati kerap dikaitkan dengan kecenderungan antisosial. Ini terlihat dari tindakan impulsif, mengabaikan norma kepatutan, dan tidak menunjukkan rasa bersalah,” tegasnya.
Atas dasar itu, CIC secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot pejabat dan menteri yang menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan politik. CIC menilai, kehadiran simbolik dengan kamera dan dokumentasi masif tidak memberikan dampak langsung bagi korban.
CIC juga menyoroti bahwa praktik pencitraan di lokasi bencana memberi keuntungan politik bagi pejabat, namun merugikan masyarakat
Dengan menampilkan diri di lokasi dan menempelkan nama serta foto pada bantuan, pejabat terlihat peduli, sementara korban justru dijadikan alat kepentingan.
Lebih lanjut, DJ Sembiring menyebut fenomena tersebut sebagai pola berulang dari tahun ke tahun.
“Bencana selalu menjadi momentum sebagian pejabat untuk tampil. Padahal, warga membutuhkan kecepatan bantuan, bukan kunjungan singkat demi konten media sosial,” katanya.
Ironisnya, kehadiran pejabat kerap menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Sejumlah relawan mengeluhkan akses yang dibatasi demi pengambilan gambar, bahkan warga harus menunggu karena pejabat lebih memprioritaskan sesi dokumentasi.
“Ketika kamera lebih penting daripada koordinasi penanganan, maka yang hadir bukan pejabat publik, melainkan aktor di panggung bencana. Jika praktik ini dibiarkan, korban banjir tidak hanya menanggung bencana alam, tetapi juga bencana pencitraan,” pungkas DJ Sembiring.
(Rilis)
