Tukak, Bangka Selatan – Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat, khususnya masyarakat nelayan pesisir. Justru di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut lebih adaptif, kolaboratif, dan mampu membaca peluang dari kebijakan nasional.
Hal tersebut disampaikan Bupati Riza Herdavid dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dirangkaikan dengan peresmian peletakan batu pertama ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) serta peluncuran Program Nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di kawasan hutan mangrove Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Jum’at (19/12/2025).
Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Bupati Riza Herdavid menyampaikan bahwa Bangka Selatan siap menjadi daerah yang paling responsif dalam merealisasikan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Efisiensi anggaran bukan halangan. Kalau ada yang bicara efisiensi lalu berhenti bekerja, itu lemah. Bangka Selatan hari ini membuktikan bahwa dengan kolaborasi dan keberanian membaca peluang, program strategis Presiden tetap bisa kita jalankan,” tegas Bupati Riza.
Bupati Riza Herdavid mengawali sambutannya dengan menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, momentum penting penguatan ekonomi nelayan berbasis koperasi dapat terlaksana di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
“Yang paling saya banggakan hari ini adalah rasa syukur kepada Allah SWT. Kehadiran Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri beserta jajarannya hadir di tengah masyarakat Bangka Selatan adalah sesuatu yang sangat diidamkan rakyat kami,” ujarnya.
Menurut Riza, kehadiran SPBUN merupakan jawaban konkret atas persoalan klasik nelayan, terutama keterbatasan akses BBM bersubsidi yang selama ini tidak sebanding dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Ia menegaskan bahwa Bangka Selatan siap menampung dan mengimplementasikan setiap kebijakan pusat yang berpihak kepada rakyat, dan hal tersebut telah dibuktikan melalui pelaksanaan program nasional di Desa Tukak dan program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan baik di kabupaten Bangka Selatan.
Selain itu, dengan hadirnya SPBUN ini, banyak kesulitan nelayan yang terjawab. Bangka Selatan siap menjalankan kebijakan terbaik dari pemerintah pusat, dan hari ini sudah kami buktikan,” katanya.
Lebih lanjut, Riza mengungkapkan bahwa Bangka Selatan memiliki modal awal yang kuat, termasuk pengembangan tambak udang yang telah mencapai ratusan bahkan ribuan hektare. Meski secara regulasi belum seluruhnya rampung, ia menegaskan bahwa daerah tidak memulai dari nol.
“Kita sudah bergerak di angka 50 persen. Tinggal kolaborasi dengan pengusaha tambak udang agar Koperasi Desa Merah Putih menjadi penggerak utama ekonomi rakyat, sejalan dengan tujuan besar Presiden. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang paling membutuhkan kebijakan ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Riza Herdavid juga memberikan apresiasi khusus kepada Kepala Desa Tukak Sadai yang dinilai proaktif membaca peluang dan cepat mengimplementasikan program strategis nasional di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Desa Tukak harus menjadi acuan bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Bangka Selatan.
Desa lainnya harus mampu membaca potensi dan menghubungkannya langsung dengan program Presiden. Hari ini Desa Tukak membuktikan itu. Ini harus menjadi contoh bagi desa-desa lain,” ujar Riza.
Komitmen merealisasikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto juga ditegaskan oleh para narasumber nasional yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan instrumen utama Presiden dalam memperkuat ekonomi rakyat dari desa.
Ferry menegaskan bahwa pemerintah pusat memastikan koperasi nelayan tidak hanya dibentuk secara administratif, tetapi benar-benar menjadi tulang punggung produksi dan distribusi ekonomi desa.
Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM siap memberikan pendampingan kelembagaan, akses pembiayaan, serta memperkuat integrasi koperasi dengan BP- BUMN dan kementerian teknis.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menilai pembangunan SPBUN sebagai solusi strategis untuk menekan biaya operasional nelayan. Menurutnya, kepastian pasokan BBM yang terjangkau akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan.
Didit menegaskan bahwa KKP siap menyelaraskan kebijakan perikanan tangkap dan budidaya dengan skema koperasi desa, sehingga SPBUN dan KDMP benar-benar menjadi wujud nyata kehadiran negara di wilayah pesisir.
Dukungan konkret juga datang dari Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, yang memastikan kesiapan penuh Pertamina dalam mengintegrasikan SPBUN Desa Tukak ke dalam sistem distribusi BBM nasional. Tata kelola distribusi akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar tepat sasaran bagi nelayan.
Mars Ega menegaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga siap membantu dan mengawal pelaksanaan program strategis ini, bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah, sebagai bagian dari komitmen BP-BUMN mendukung penuh agenda Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan koperasi.
SPBUN Desa Tukak nantinya akan dikelola langsung oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Tukak, dengan sistem tata kelola terintegrasi bersama Pertamina, serta penerapan pembayaran non-tunai bekerja sama dengan Bank Mandiri.
Kuota BBM yang dialokasikan diproyeksikan mencapai 313 ton per bulan, setara dengan sekitar 364.645 liter, dan akan melayani wilayah pesisir Desa Tukak, Kepoh, Bukit Terap, Tiram, hingga Desa Pasir Putih dengan proyeksi anggaran sebesar 22 Milyar Rupiah untuk pembangunan SPBUN dan gerai perdana KDMP Kabupaten Bangka Selatan yang diawali di Desa Tukak.
Peluncuran KDMP dan pembangunan SPBUN ini dinilai sebagai fondasi penting penguatan ekosistem koperasi sektor kelautan dan perikanan, sekaligus langkah nyata menuju kemandirian ekonomi nelayan pesisir berbasis koperasi desa khususnya Kabupaten Bangka Selatan Provinsi kepulauan Bangka Belitung.(red)
