Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance INDEF menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Meski rata-rata pertumbuhan ekonomi 2023–2025 mencapai 5,04 persen per tahun dan terkesan stabil, sejumlah indikator penting dinilai masih mengkhawatirkan.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menjelaskan di keterangan tertulis yang terima redaksi (11/12), bahwa angka pertumbuhan lima persen belum mencerminkan kualitas pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi baru dapat disebut kuat apabila dibarengi dengan peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta masuknya investasi produktif.
“Stimulus yang tidak tepat sasaran cenderung bersifat sementara dan tak berdampak berkelanjutan,” ujarnya.
Eko memaparkan tiga isu utama di balik stabilitas pertumbuhan tersebut:
1. Konsumsi rumah tangga stagnan, hanya tumbuh 4,89–4,94 persen. Pertumbuhan konsumsi ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, padahal konsumsi menjadi kontributor terbesar bagi ekonomi nasional.
2. Deflasi beruntun pada Mei–September 2024 dan berlanjut di awal 2025 menyebabkan konsumen dan pelaku usaha menunda pembelian karena menunggu penurunan harga lebih lanjut. Kondisi ini menimbulkan perlambatan permintaan dan berpotensi memicu spiral ekonomi negatif.
3. Penurunan investasi asing langsung (FDI) hingga 8,87 persen pada triwulan III 2025, yang mencerminkan keraguan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia akibat ketidakpastian regulasi, perpajakan, serta hambatan infrastruktur.
Meski memberikan kritik, Eko juga mengapresiasi capaian tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam menjaga inflasi berada pada level aman yaitu 2,86 persen. Menurutnya, stabilitas inflasi menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Namun, Eko menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap menjadi tantangan terbesar. Dengan kontribusi konsumsi domestik mencapai 50–60 persen terhadap PDB, pemulihan daya beli harus menjadi prioritas.
“Pemerintah perlu segera meningkatkan threshold penghasilan tidak kena pajak, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperbanyak program yang langsung berdampak pada daya beli masyarakat,” kata Eko.
INDEF juga menilai sektor pertanian dan UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat harus diperkuat. Program koperasi desa perlu dikelola secara profesional agar mendorong pertumbuhan inklusif dan penyediaan lapangan kerja.
Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan kredit perbankan yang hanya sekitar 8 persen dinilai belum cukup untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026. Eko menilai diperlukan percepatan agar kredit bisa tumbuh 12–15 persen.
Untuk keluar dari stagnasi pertumbuhan lima persen, INDEF merumuskan tujuh prioritas kebijakan:
1. Peningkatan daya beli riil masyarakat
2. Akselerasi pertumbuhan kredit perbankan
3. Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan memadai
4. Belanja pemerintah yang produktif
5. Hilirisasi mineral yang berkelanjutan
6. Penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum
7. Optimalisasi program UMKM dan penguatan sektor pertanian
Eko menegaskan bahwa stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade mengindikasikan perlunya perubahan fundamental arah pembangunan nasional.
“Tantangan terbesar bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dengan strategi dan eksekusi kebijakan yang tepat, Eko optimistis Indonesia dapat keluar dari “jebakan pertumbuhan 5 persen” menuju pertumbuhan yang lebih inklusif,”tutup Eko.(rilis)
