Tangerang Selatan – Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyoroti sejumlah polemik yang membelit Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie. Isu tersebut meliputi Laporan Keuangan Pemkot Tangsel 2024, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut, dugaan korupsi pengelolaan sampah senilai Rp21,68 miliar, serta dugaan kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Tangsel.
“WTP ke-13 kali berturut-turut (Mei 2025) dianggap prestasi besar Kota Tangsel di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie. Namun, sejumlah polemik publik muncul terkait dugaan kejanggalan dalam kasus korupsi sampah dan laporan keuangan Pemkot Tangsel 2024, yang dinilai tidak mencerminkan prioritas masyarakat serta bertentangan dengan Instruksi Presiden Prabowo agar seluruh pejabat pusat dan daerah mengedepankan efisiensi anggaran dan kepentingan rakyat,” tegas Joko Priyoski, Presidium KKMP di keterangan tertulis masuk ke redaksi, Kamis (2/10/2025) di Jakarta.
KKMP menilai pola penggunaan anggaran di Pemkot Tangsel mencerminkan pemborosan dan meminta Mendagri serta KPK segera membentuk tim investigasi independen untuk mengaudit penggunaan anggaran secara transparan.
“Bagaimana mungkin WTP 13 kali, tapi uang sampah dikorupsi miliaran?” ujar Joko. KKMP juga mendesak KPK memeriksa Walikota Tangsel terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan polemik yang muncul di publik,” Tegas Joko.
Empat Isu Berpotensi Membentuk Krisis Kepercayaan Publik
Sementara itu, Ramadhan Isa, mantan aktivis UIN Jakarta, menekankan, “Munculnya empat isu Walikota Tangsel dikhawatirkan memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap pejabat daerah jika tidak segera dievaluasi total. WTP 13 kali berturut-turut berkontradiksi dengan kasus korupsi sampah, laporan keuangan Pemkot yang sarat pemborosan, serta isu LHKPN yang diduga manipulatif. Warga merasa uang mereka dikorupsi, sementara Pemkot sibuk dengan prestasi administratif.”
Menurut KKMP, kondisi ini menimbulkan potensi labeling negatif di masyarakat: “WTP kertas, tapi realita korupsi.”
Disonansi Simbolik: WTP vs Korupsi
Kasus dugaan korupsi sampah di Tangsel menjadi sorotan tajam karena terjadi bersamaan dengan predikat WTP. Kerugian negara mencapai Rp21,68 miliar dari nilai kontrak Rp75,9 miliar pada 2024, dengan modus dugaan rekayasa kerja sama dengan perusahaan yang tidak kompeten. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas layanan pengelolaan sampah di Tangsel.
“KKMP mendesak penegakan hukum secara adil dan transparan. Kasus korupsi sampah jangan berhenti di level ASN dan kepala dinas. Kami mendukung KPK untuk memperluas penyidikan termasuk memeriksa oknum pejabat lain yang diduga terlibat.
Fiat Justitia Ruat Caelum – keadilan harus ditegakkan, sekalipun langit runtuh,” pungkas Jojo (sapaan akrab Joko Priyoski), yang juga Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi).
