Jakarta,Djituberita.com – Ditengah polemik perubahan status hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda terus bergulir. Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta dan kelompok masyarakat sipil menyatakan keberatan, dengan alasan kekhawatiran komersialisasi air dan minimnya partisipasi publik dalam pembahasan Raperda.
Baca Juga Selengkapnya: PAM JAYA Kebut Layanan Air Bersih, Langkah IPO di Bursa Efek Indonesia Dapat Apresiasi Gubernur DKI
Baca Juga Selengkapnya: PAM JAYA Fokus Proyek Bundling Strategis Dukung Layanan Air Bersih di Ibukota
Baca Juga Selengkapnya: PAM JAYA Dorong Inovasi Teknologi dan Cakupan Air Bersih Bagi Warga Jakarta
Namun, kalangan pengamat menilai transformasi tersebut justru krusial untuk mempercepat target layanan 100% air minum perpipaan di Jakarta pada 2029.
Analis Strategi Institute, Fauzan Luthsa, menegaskan struktur Perumda sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan besar layanan air bersih.
“Struktur Perumda tidak lagi memadai untuk menangani kebutuhan infrastruktur yang menuntut fleksibilitas tinggi, baik dari sisi pendanaan maupun tata kelola,” ujarnya, Selasa (10/9).
Menurutnya, model korporatisasi melalui Perseroda akan memperkuat efisiensi, kinerja, serta membatasi campur tangan politik berlebihan. Apalagi, PAM Jaya menargetkan pembangunan jaringan pipa sepanjang 7.000 kilometer dan tengah mengkaji teknologi pengolahan air seperti Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR).
Estimasi kebutuhan investasi mencapai ratusan triliun rupiah, yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung melalui APBD. “Transformasi ke Perseroda memberi ruang manuver lebih luas, termasuk membuka peluang kemitraan strategis. Tapi tetap harus dikunci dengan kontrol publik yang kuat,” tambah Fauzan.
Merespons penolakan publik, Ramadhan Isa, Kornas POROS MUDA NU, menyebut hal itu wajar sebagai bentuk kewaspadaan masyarakat terhadap layanan dasar. Namun ia mengingatkan stagnasi kelembagaan justru bisa memperburuk ketimpangan akses air bersih.
“Wajar jika publik waspada. Tapi yang juga perlu diingat, banyaknya masalah hari ini karena perubahan status yang tidak pernah dilakukan sejak dulu,” tegasnya.
Dhani, sapaan akrabnya, menegaskan perubahan ke Perseroda tidak menghapus tanggung jawab sosial perusahaan. Perseroda tetap 100 persen dimiliki oleh Pemprov. Regulasi tetap memungkinkan pengawasan ketat oleh DPRD dan publik justru dengan badan hukum baru, transparansi keuangan dan evaluasi kinerja bisa lebih terukur,” ujarnya.
Ia menekankan, polemik ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperkuat pasal-pasal perlindungan warga dalam Raperda. “Yang harus dijaga bukan bentuk hukumnya, tapi arah dan etika korporasinya. Kita ingin PAM Jaya bekerja lebih lincah, tapi tetap tunduk pada prinsip keadilan sosial.”
Senada, Joko Priyoski, Ketua Umum DPP KAMAKSI, menegaskan bahwa ketersediaan air bersih, terutama air minum perpipaan, sangat vital bagi warga Jakarta.
Ia menilai langkah PAM Jaya di bawah kepemimpinan Arief Nasrudin patut diapresiasi karena serius menuju target 100% cakupan layanan pada 2029.
Menurutnya, berbagai upaya tengah dilakukan, mulai dari pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penerapan teknologi inovatif seperti biofiltrasi dan ultrafiltrasi, hingga pembangunan reservoir dan water purifier komunal. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menuju Initial Public Offering (IPO) yang akan membuka ruang pengawasan publik lebih transparan.
“PAM Jaya pada 2024 berhasil mencatatkan laba lebih dari Rp1 triliun. Ini indikator kemajuan yang patut diapresiasi. Peran aktif masyarakat dalam mendukung transformasi PAM Jaya menuju Perseroda dan IPO akan mempercepat layanan 100% air bersih demi generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing,” tegas Jojo, sapaan akrabnya, yang juga Presidium KKMP. (*)
