BANGKA SELATAN,DJITUBERITA.COM –
Hamparan tambang timah dan kebun sawit terlihat membentang luas di berbagai sudut Kabupaten Bangka Selatan. Foto udara yang beredar menunjukkan dua wajah dominan lanskap wilayah Kabupaten Bangka Selatan, cekungan-cekungan bekas tambang timah di satu sisi, dan pola barisan hijau kelapa sawit di sisi lainnya.
Pemandangan ini mencerminkan realitas ekonomi Bangka Selatan yang hingga kini masih menggantungkan hidupnya pada dua sektor utama: pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit.
Pertambangan Timah.Antara Potensi dan Ancaman:
Sejak lama, Bangka Selatan dikenal sebagai salah satu kantong produksi timah nasional. PT Timah Tbk memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 89.231 hektar, dengan rincian 76.442 hektar di darat dan 13.768 hektar di laut, keberadaan tambang rakyat dan tambang ilegal makin memperluas aktivitas pertambangan sekaligus memperluas dampak kerusakan ekologis.
Aktivitas tambang tidak hanya mengubah wajah daratan, tetapi juga merusak fungsi ekologis wilayah, terutama daerah tangkapan air dan kawasan dekat permukiman. Di sejumlah lokasi, lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga, sebagian menjadi danau tak terurus, dan sebagian lainnya mengancam stabilitas tanah serta mata pencaharian warga.
Perkebunan Sawit: Mengisi Dompet, Menggerus Lahan:
Di sisi lain, sektor perkebunan kelapa sawit berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Dinas Pertanian terkait, total luasan kebun sawit di Bangka Selatan mencapai sekitar 55.000 hektar, baik milik masyarakat maupun perusahaan berbasis industri.
Bagi masyarakat, sawit telah menjadi sumber penghasilan utama. Namun, di balik geliat ekonomi ini, muncul persoalan yang tak bisa diabaikan. Konversi lahan pangan dan hutan menjadi kebun sawit terus terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan pangan lokal dan krisis air di musim kemarau.
Isu lain yang muncul adalah tumpang tindih lahan antara perkebunan sawit dan kawasan hutan atau sempadan sungai, yang kadang terjadi akibat lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan terhadap pelanggaran tata ruang.
Ekonomi Lokal Butuh Diversifikasi:
Kedua sektor ini memang menyokong sebagian besar pendapatan dan lapangan kerja masyarakat di Bangka Selatan. Namun, ketergantungan terhadap pertambangan dan sawit tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dapat menjadi bumerang. Ketika harga timah atau TBS sawit anjlok, perekonomian lokal ikut rapuh.
Pemerintah daerah perlu merancang strategi diversifikasi ekonomi termasuk mengembangkan sektor pariwisata, kelautan, dan UMKM guna menciptakan daya tahan ekonomi jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif.
Kesimpulan:
Kabupaten Bangka Selatan saat ini berdiri di antara dua poros: tambang dan sawit. Keduanya menjadi urat nadi ekonomi, namun juga sumber risiko lingkungan dan konflik sosial jika tidak dikelola secara hati-hati dan transparan.
Tantangan terbesar ke depan adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat lokal. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan bersifat sementara dan sementara dampaknya bisa permanen.
Sebagai informasi: Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas total wilayah sekitar 3.607,08 km² atau 360.708 hektar, yang terdiri dari:
Luas daratan: sekitar 2.973,31 km² (297.331 hektar)
Luas lautan (perairan): sekitar 633,77 km² (63.377 hektar)
Wilayah ini mencakup 50 desa di 8 kecamatan, termasuk pulau-pulau strategis seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Besar, dan Pulau Tinggi, yang memperkuat potensi sektor perikanan, kelautan, serta konservasi laut dan pulau-pulau kecil.
Dengan bentang daratan yang masih luas dan kawasan laut yang kaya, Bangka Selatan sejatinya memiliki peluang besar untuk tumbuh tidak hanya dari tambang dan sawit, tetapi juga dari sektor kelautan, agroforestri, dan pariwisata berbasis alam, asalkan direncanakan secara inklusif dan berkelanjutan. (*)
