BATAM,KEPRI,DJITUBERITA – Pemerintah Indonesia kembali mengakselerasi agenda hilirisasi mineral nasional. Kota Batam resmi menjadi lokasi peletakan batu pertama pembangunan smelter timah skala besar senilai Rp1,2 triliun, yang digagas oleh PT Cipta Persada Mulia (CPM) melalui dua anak usahanya: PT Batam Timah Sinergi (BTS) untuk produk tin chemical dan PT Tri Charislink Indoasia (TCI) untuk tin solder.
Proyek ambisius ini diklaim akan menjadikan Batam sebagai salah satu pusat hilirisasi timah terbesar di dunia, mengingat lokasinya yang strategis di Selat Malaka, ditunjang pelabuhan internasional, kawasan industri siap pakai, dan integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Tak berselang lama, pada 10 Juli 2025, PT Solder Tin Andalan Indonesia (Stania) milik Grup Arsari yang dikendalikan oleh Hashim Djojohadikusumo adik Presiden Prabowo Subianto, resmi memulai operasional pabrik solder timah berkapasitas awal 2.000 ton per tahun.
Dengan investasi mencapai Rp400 miliar, pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas Prima, Batam ini mengusung standar internasional:
Emisi karbon rendah:
Sertifikasi ISO 9001, 14001, 50001, dan 45001
Diklaim menyerap 80 tenaga kerja di tahap awal, dan hingga 640 pekerja saat beroperasi penuh
Hashim menargetkan omzet proyek ini mencapai Rp1,2 triliun per tahun, menjadikan Stania sebagai salah satu pemain utama produk solder berbahan dasar timah nasional.
Meski timah yang diolah berasal dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang menyuplai hingga 98% cadangan timah nasional provinsi ini justru tak menjadi lokasi utama hilirisasi.
Keputusan memusatkan pengolahan di Batam dipandang mengalihkan manfaat ekonomi ke luar daerah, padahal risiko eksploitasi sumber daya tetap ditanggung masyarakat lokal.
Mengapa Bukan di Babel? Infrastruktur Jadi Alasan:
Beberapa pihak mengakui bahwa rencana pembangunan smelter di Bangka Belitung telah ada sejak lama. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti kawasan industri siap pakai, pasokan energi, dan akses pelabuhan menyebabkan investor lebih memilih Batam yang dianggap lebih siap secara logistik dan fasilitas.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Babel terus mendorong pengembangan kawasan hilirisasi di daerahnya sendiri untuk memastikan nilai tambah ekonomi kembali ke wilayah penghasil.
Dampak Jangka Pendek dan Harapan Jangka Panjang:
Kebijakan larangan ekspor balok timah mentah tanpa pengolahan bisa berdampak negatif pada ekonomi Babel dalam jangka pendek, terutama bagi para penambang rakyat dan pelaku industri lokal. Namun dalam jangka panjang, hilirisasi tetap menjadi keniscayaan demi kemandirian industri nasional.
Jika Babel mampu menyediakan kawasan industri dengan fasilitas pendukung seperti Batam, maka tidak menutup kemungkinan investor besar akan melirik kembali provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia ini.
Fakta Singkat:
Aspek Keterangan:
Nilai Investasi Batam Rp 1,2 triliun (CPM/BTS) + Rp 400 miliar (Stania)
Pemilik Utama Hashim Djojohadikusumo (Grup Arsari), CPM Group
Lokasi Smelter Kawasan Industri Tunas Prima, Batam.
Sumber Timah Provinsi Bangka Belitung
Kapasitas Produksi Solder 2.000 ton per tahun (Stania). Potensi Lapangan Kerja 80–640 orang.
Reaksi Daerah Penghasil Kekecewaan, desakan pembangunan hilirisasi di Babel.
Kesimpulan:
Smelter senilai triliunan rupiah di Batam memang menjadi langkah besar hilirisasi nasional, tetapi sekaligus membuka luka lama soal ketimpangan antara wilayah penghasil dan wilayah hilirisasi. Bangka Belitung yang kaya timah, justru tidak mendapat prioritas dalam peta hilirisasi nasional.
Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat dan provinsi: apakah Babel akan terus menjadi “lumbung bahan mentah”, atau bangkit dan membangun hilirisasi sendiri demi keadilan ekonomi?. (*)
