BANGKASELATAN,DJITUBERITA.COM – Sudah melewati pertengahan tahun 2025, namun anggaran publikasi DPRD Bangka Selatan masih juga misterius, seolah menguap tanpa kabar.
Padahal, beberapa awak media lokal sejak awal sudah ‘diarahkan’ untuk membuat proposal kerjasama oleh pegawai di sekretariat dewan tersebut. Tapi sayang seribu kali sayang, hingga kini semuanya hanya berujung pada janji manis dan seruan, “Taruh saja di atas meja!”
Kota yang katanya punya slogan “beribu pesona.” Namun, pesona anggaran publikasi tampaknya masih “ghaib” dan belum bisa disentuh oleh media lokal.
Yang jadi pertanyaan mendasarnya: Ada atau tidak sih anggaran publikasi itu? Kalau memang tidak ada, ya sudah, katakan saja secara jujur dan terus terang jangan PHP (Pemberi Harapan Palsu_red) terus, seakan media lokal ini cuma tempelan pendengar rapat paripurna mereka!
Setia hadir di tiap rapat penting, media lokal tak pernah absen menjadi corong informasi bagi masyarakat. Tapi kalau kerjasama hanya menjadi simbol basa-basi politik, mungkin sudah saatnya publik tahu bahwa transparansi itu tak pernah betul-betul hadir di mahligai gedung wakil rakyat Bangka Selatan.
Di kabupaten tetangga, meski terjadi efisiensi anggaran akibat kebijakan nasional, tetap saja anggaran publikasi media disalurkan meski kecil. Tapi di Bangka Selatan, semuanya masih di awang-awang.
“Waktu itu katanya suruh ajukan kerjasama, disuruh antar proposal. Tapi ujung-ujungnya cuma disuruh taruh di meja, tak pernah dipanggil atau dikabari lagi,” ujar salah satu jurnalis media lokal yang minta namanya tak disebut.
Kalimat ini justru memancing kegelisahan di kalangan jurnalis lokal yang selama ini setia hadir meliput rapat-rapat penting, paripurna mereka secara eksklusif, bahkan sesi dengar pendapat.
“Kalau memang tidak ada anggaran, sampaikan secara terbuka, jangan dibuat PHP. Ini bukan soal besar atau kecilnya dana, tapi soal menghargai profesi,” tegas Deisya Raga Hidayat, salah satu pengelola media lokal di Bangka Selatan.
Bahkan, Vilzar, pimpinan redaksi Djituberita.com, mulai memilih merantau ke provinsi demi mencari peruntungan baru. “Di kabupaten tanah kelahiran sendiri, nyaris tak ada pemasukan. Media kami tetap bayar pajak, tetap perpanjang domain tahunan, tapi tak ada sokongan atau keberpihakan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, pelaku media lokal yang juga termasuk pelaku UKM di sektor informasi bisa-bisa gulung tikar, kecuali beralih profesi demi bertahan hidup.
Padahal, yang mereka perjuangkan bukan hanya berita, tapi keberlanjutan demokrasi lokal yang sehat dan transparan.(*)
