JAKARTA ,DJITUBERITA.COM – Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Pertamina Patra Niaga (PPN) dan mengusut dugaan korupsi besar-besaran di sektor migas. Mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam skandal ini.
Skandal Migas dan Kerugian Triliunan Rupiah
Ketua Presidium KKMP, Joko Priyoski, menyatakan bahwa dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. “Pertamina seharusnya menjadi tulang punggung sektor migas, bukan sarang mafia dan koruptor,” tegasnya.
Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menyelidiki dugaan praktik monopoli PPN dalam distribusi LPG non-subsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkap keberadaan mafia yang menghambat distribusi LPG 3 kg bagi masyarakat.
KKMP Dukung Kejagung Bongkar Skandal
KKMP menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap skandal ini harus lebih luas. Presidium KKMP lainnya, Ramadhani Isa, menilai tidak masuk akal jika hanya sembilan orang yang dijadikan tersangka dalam kasus sebesar ini.
“Penegak hukum harus berani membongkar semua aktor yang terlibat, menyita aset mereka, dan memiskinkan para koruptor,” ujarnya.
Dugaan Keterlibatan Ibas dan Skandal 2013
KKMP juga mengungkit kembali kasus SKK Migas tahun 2013, di mana nama Ibas disebut dalam persidangan. Pengusaha minyak asal Singapura, Widodo Ratanachaitong, mengklaim memiliki jaringan hingga lingkaran Istana dan DPR pada era Presiden SBY.
“Ini bukti bahwa korupsi migas seperti kaca retak yang sulit diperbaiki,” tambah Ramadhani.
Aksi Massa dan Desakan Pembubaran PPN
KKMP berencana menggelar aksi besar-besaran di kantor Pertamina setelah Idulfitri sebagai bentuk kekecewaan rakyat. Mereka juga mendesak Presiden Prabowo untuk membubarkan Pertamina Patra Niaga sebelum menjadi “Petral Jilid II”.
“Negara harus hadir melindungi kepentingan rakyat dari mafia migas,” pungkas Joko Priyoski.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas pemerintah dalam membersihkan sektor energi dari korupsi. Akankah Presiden Prabowo berani membubarkan PPN dan menyeret semua aktor ke meja hijau?(*)
