Jakarta,Djituberita.com – Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menilai permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terkait skandal mega korupsi Rp193,7 triliun sebagai langkah normatif yang tidak menjawab kemarahan rakyat.
KKMP, menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak menyentuh substansi utama, yakni pertanggungjawaban Pertamina atas kerugian negara dan hak konsumen BBM yang telah dirampas.
Kejaksaan Agung telah mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) Sub Holding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama 2018-2023. Dalam periode tersebut, rakyat dirugikan akibat praktik oplosan BBM, termasuk manipulasi Pertamax yang dicampur dengan RON 90 (Pertalite) dan RON 88 (Premium).
Presidium KKMP, Joko Priyoski, yang juga Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi), menilai permintaan maaf semestinya diikuti dengan langkah konkret.
“Jangan hanya lip service, berikan solusi nyata seperti menurunkan harga Pertamax atau memberikan subsidi beasiswa bagi anak-anak dari korban PHK massal akibat skandal ini. Itu baru bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina,” tegasnya.melalu jejaring media(3/3).
Senada dengan itu, Presidium KKMP lainnya, Ramadhani Isa, memaparkan bahwa kerugian negara dalam skandal ini mencapai Rp193,7 triliun, yang berasal dari lima komponen utama:
- Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliun
- Kerugian impor minyak mentah melalui broker: Rp2,7 triliun
- Kerugian impor BBM melalui broker: Rp9 triliun
- Kerugian pemberian kompensasi: Rp126 triliun
- Kerugian pemberian subsidi: Rp21 triliun
“Di tengah semangat efisiensi anggaran dan Presiden Prabowo yang berkomitmen pada kesejahteraan rakyat, skandal ini justru mencoreng upaya tersebut. Pernyataan maaf Dirut Pertamina tidak cukup. Ini momentum bagi Direksi dan Komisaris untuk mundur secara legowo,” tandas Ramadhani, yang juga Koordinator Nasional POROS MUDA.
KKMP menyerukan agar Presiden Prabowo segera mencopot jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina demi perbaikan tata kelola BUMN yang lebih transparan dan akuntabel.(Tim)
