Jakarta – Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle terhadap lima menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. KKMP menilai, kinerja buruk para menteri ini justru menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama setelah evaluasi 100 hari pertama.

“KKMP sebagai elemen aktivis pemuda pendukung Asta Cita berkomitmen menjalankan peran kritikal-kooperatif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sayangnya, ada lima menteri yang tidak sejalan dengan visi Presiden dan justru menimbulkan kontroversi,” ujar Joko Priyoski, Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) sekaligus Presidium KKMP, Sabtu (10/8).

Hal senada disampaikan Ramadhani Isa, Koordinator Nasional POROS MUDA NU. Ia menilai para menteri ini gagal mengakselerasi program kerja Presiden untuk kesejahteraan rakyat. “Alih-alih bekerja, ada menteri yang justru sibuk bermanuver politik dan menciptakan polemik. Presiden harus bertindak tegas,” tegasnya.

Lima Menteri yang Dinilai Gagal

KKMP mengungkapkan lima menteri yang layak dicopot berdasarkan evaluasi kinerja:

1. Yandri Susanto (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
   • Diduga menggunakan kop kementerian untuk kepentingan pribadi.
   • Terlibat dalam politik Pilkada Serang untuk kepentingan istrinya.
   • Pernyataannya yang menyebut wartawan dan LSM sebagai “Bodrex” dianggap merendahkan fungsi kontrol masyarakat.
2. Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia)
   • Tidak menunjukkan kinerja konkret di bidang HAM.
   • Dikritik Komisi III DPR karena dianggap pasif menangani kasus pelanggaran HAM, termasuk di Pulau Rempang dan Tangerang.
3. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan UKM)
   • Dinilai kurang inovatif dalam mengembangkan sektor koperasi.
   • Terseret kasus dugaan pencurian data dan kerja sama dengan operator judi online saat menjabat Menkominfo.
4. Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
   • Kebijakannya menghapus pengecer LPG 3 kg menuai protes dan berdampak buruk bagi masyarakat kecil.
   • Minim sosialisasi terkait kebijakan energi yang menyulitkan rakyat.
5. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)
   • Dituding arogan oleh ASN di kementeriannya hingga memicu demonstrasi pegawai.
   • Gagal menyelesaikan masalah tunjangan kinerja dosen ASN yang tertunda bertahun-tahun.

KKMP: Reshuffle Demi Efektivitas Pemerintahan

KKMP menegaskan, reshuffle kabinet menjadi langkah strategis bagi Presiden Prabowo untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif.

“Presiden Prabowo adalah pilihan rakyat. Menteri-menteri yang tidak mampu bekerja maksimal lebih baik mundur daripada menjadi beban bagi Presiden,” tutup Presidium Nasional KKMP.(red/*)