JAKARTA – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) dan Koalisi Rakyat Tangkap Koruptor (KORTAK), yang terdiri dari 15 organisasi aktivis nasional, resmi melaporkan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan skandal mega korupsi sebelum ia kembali dilantik.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa di Gedung KPK RI akan dilakukan secara simultan, bersamaan dengan pelaporan kasus ini. Ia menegaskan bahwa dugaan praktik korupsi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sudah dalam tahap mengkhawatirkan.
Tiga Skandal Korupsi yang Dilaporkan
Salah satu kasus utama yang disorot adalah proyek pengadaan air bersih di 11 desa, yang diduga hanya terealisasi 10 persen, meski anggaran telah dicairkan penuh. Kerugian negara dari proyek ini diperkirakan mencapai Rp 25 miliar.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA ’98), R. Agung Gunawan, mengungkapkan dugaan pembebasan retribusi pajak tujuh perusahaan yang beroperasi di Melawi. Seharusnya, perusahaan-perusahaan ini menyumbang Rp 70 miliar ke kas daerah, namun diduga tidak ada pembayaran sama sekali,”pungkasnya melalui jejaring media,(30/1/25).
Dugaan korupsi lainnya melibatkan pengadaan bibit ternak senilai Rp 25 miliar, yang diduga fiktif. Menurut Presidium KORTAK, tiga kasus ini telah dilaporkan ke KPK, tetapi masih ada dugaan penyimpangan lain yang perlu ditindaklanjuti.
Kekayaan Bupati Melawi Dinilai Tidak Wajar
Tak hanya dugaan korupsi proyek, KAMAKSI dan KORTAK juga menyoroti lonjakan kekayaan Bupati Melawi, yang dinilai tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi, yang hanya sekitar Rp 43 miliar.
Menurut data yang kumpulkan, kekayaan pribadi Dadi Sunarya Usfa Yursa diduga mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Aset yang dimilikinya meliputi perusahaan, pabrik pengolahan buah, ruko, kendaraan mewah, tanah seluas 105 hektare, serta berbagai bangunan komersial lainnya.
Desakan KPK untuk Bertindak Tegas
KAMAKSI dan KORTAK menegaskan bahwa dugaan korupsi ini merugikan negara hingga lebih dari Rp 200 miliar. Mereka meminta KPK segera memeriksa Bupati Melawi dan menindaklanjuti laporan yang telah diajukan.
“Kami mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas skandal mega korupsi ini demi menegakkan keadilan dan membersihkan Kabupaten Melawi dari praktik korupsi,” ujar Ketua Umum DPP KAMAKSI.
Dalam pernyataan akhirnya, KAMAKSI dan KORTAK menegaskan komitmen mereka dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan.
“Fiat Justitia Ruat Caelum—Hendaklah keadilan ditegakkan, sekalipun langit akan runtuh. Vox Populi Vox Dei—Suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat bersatu takkan terkalahkan!”.(red/*)
