Artikel – Di tengah derasnya arus informasi, peran jurnalis sebagai pengawas kekuasaan dan pelindung kebenaran semakin tergerus. Bukannya menggali berita, jurnalis kini kerap tersandera oleh rilis pers dan narasi lembaga-lembaga tertentu, seakan fungsi kontrol hilang dan berita berubah bak hidangan pesanan.
Era dulu, jurnalis dikenal sebagai “anjing penjaga” demokrasi yang berani menggigit ketika menemukan ketidakadilan. Kini, seiring perkembangan zaman, peran tersebut mulai sirna.
Fungsi kontrol jurnalis perlahan-lahan tergantikan oleh rutinitas mempublikapsikan rilis dari berbagai instansi. “Berita hari ini hanyalah pengulangan rilis seakan merasa jurnalisme kehilangan arah.
Seorang jurnalis senior pernah bercanda pahit di ruang redaksi, “Kita ini ibarat restoran cepat saji, tinggal sajikan apa yang dihidangkan dari dapur lembaga-lembaga tertentu.
Tak perlu repot-repot memasak, apalagi menyiapkan bumbu investigasi.” Anekdot ini, meski terdengar lucu, mencerminkan realitas pahit yang dihadapi banyak jurnalis hari ini. Mereka (wartawan – red) kenyang dengan asupan rilis yang disajikan siap saji tanpa adanya upaya verifikasi mendalam.
Kebiasaan ini mulai terbentuk karena berbagai alasan, mulai dari tekanan ekonomi, penurunan jumlah wartawan investigasi, hingga kebergantungan pada sumber berita resmi. Akibatnya, berita yang disajikan sering kali bersifat satu arah, tanpa ada keberimbangan atau analisis mendalam.
Jurnalis hanya menjadi corong lembaga, alih-alih menjadi pengawas yang kritis terhadap kekuasaan dan kebijakan publik.
Dampak negatif, ketergantungan pada rilis ini berpotensi merugikan masyarakat. Ketika fungsi kontrol media melemah, kekuasaan dapat bertindak tanpa pengawasan yang memadai. “Ini yang membuat korupsi, kolusi, dan nepotisme sulit terungkap.
Tanpa jurnalisme investigatif yang kuat, rakyat kehilangan akses pada kebenaran yang tersembunyi di balik birokrasi dan kekuasaan.
Namun, tidak semua jurnalis terjebak dalam pola ini. Ada beberapa yang masih berusaha keluar dari ‘jebakan rilis’, dengan menggali lebih dalam, melakukan wawancara langsung, dan meneliti setiap klaim yang dibuat dalam rilis tersebut. Fungsi harus kembali ke prinsip dasar jurnalisme.
Pada akhirnya, fungsi kontrol jurnalis tidak boleh hilang. Sebuah demokrasi yang sehat membutuhkan jurnalisme yang kuat dan berani. Tanpa itu, kekuasaan akan terus melenggang tanpa ada yang mengawasi, sementara masyarakat hanya akan disuguhi informasi yang sudah ‘dikemas’ oleh mereka yang berkepentingan.
Ini bukan hanya tanggung jawab jurnalis, tetapi juga lembaga-lembaga pengawasan pers untuk mendukung jurnalisme yang kritis dan independen. Hanya dengan cara itu, media bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang sejati.(*)
